Jp Hukum dd 2016

Home » Jp Hukum dd 2016

Tampilkan postingan dengan label Jp Hukum dd 2016. Tampilkan semua postingan

PERSEKONGKOLAN BISNIS DALAM BENTUK PERJANJIAN KARTEL

Anonim Jp Hukum dd 2016 Edit

ABSTRAK : Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pengaruh kartel terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak s...

HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH

Anonim Jp Hukum dd 2016 Edit

ABSTRAK : Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana corak dan model hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasa...

PENEMUAN HUKUM DALAM PERADILAN HUKUM PIDANA DAN PERADILAN HUKUM PERDATA

Anonim Jp Hukum dd 2016 Edit

ABSTRAK : Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah penemuan hukum dapat diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim p...

MERGER DALAM PERSPEKTIF PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT BERDASARKAN UU NOMOR 5 TAHUN 1999

Anonim Jp Hukum dd 2016 Edit

ABSTRAK : Penelitian ini untuk menentukan eksistensi merger dalam perspektif praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, tolak ukurn...

HUBUNGAN DAN KERJASAMA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN PIHAK LUAR NEGERI

Anonim Jp Hukum dd 2016 Edit

ABSTRAK : Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah yang menjadi dasar hukum pelaksanaan hubungan dan kerjasama pemerintah daera...

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TENTANG MENDULANG EMAS SECARA TRADISIONAL YANG MENGAKIBATKAN PENCEMARAN DAN MENELAN KORBAN JIWA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA

Anonim Jp Hukum dd 2016 Edit

ABSTRAK : Negara Indonesia merupakan salah satu Negara di dunia yang mempunyai sumber daya alam yang sangat banyak baik itu yang dapat dipe...

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM IMPLEMENTASI HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA TERHADAP HAK-HAK ANAK DI INDONESIA

Anonim Jp Hukum dd 2016 Edit

ABSTRAK : Fenomena yang tergambarkan tentang anak telah banyak menjadi perhatian kita bersama. Masih banyak terjadi kasus-kasus pelanggaran...

PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD NRI TAHUN 1945

Anonim Jp Hukum dd 2016 Edit

ABSTRAK : Hukum memiliki posisi sentral di dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...

PEMBERIAN BONUS KEPADA PEKERJA DI PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) DALAM RANGKA MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS KERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Anonim Jp Hukum dd 2016 Edit

ABSTRAK : Motivasi utama seorang pekerja dalam melakukan suatu pekerjaan adalah untuk mendapatkan upah sebagaimana yang diperjanjikan, namu...

KEWENANGAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Anonim Jp Hukum dd 2016 Edit

ABSTRAK : Republik Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3). Kebijakan yang mereduksi ...

SUATU TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ALAT BUKTI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Anonim Jp Hukum dd 2016 Edit

ABSTRAK : Tindak Pidana Pencucian Uang (yang selanjutnya disebut TPPU) adalah modus pelarian sejumlah uang dari hasil kejahatan. Laporan Ha...

BAHASA INDONESIA DALAM SISTEM PENULISAN KEPUSTAKAAN BERDASARKAN PERSPEKTIF METODE PENELITIAN DAN PENULISAN HUKUM

Anonim Jp Hukum dd 2016 Edit

ABSTRAK : Salah satu fungsi perguruan tinggi yang tercermin dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pe...

PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA TEKNOLOGI INFORMATIKA SEBAGAI KORBAN DARI PELAKU CYBER CRIME DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Anonim Jp Hukum dd 2016 Edit

ABSTRAK : Penelitian ini mencoba untuk menganalisis mengenai perkembangan teknologi informatika bagi masyarakat memiliki dampak positif dan...

DAMPAK PENERAPAN PRINSIP COMMON HERITAGE OF MANKIND DI KAWASAN DASAR LAUT DAN SAMUDERA YANG BERADA DI LUAR YURISDIKSI NASIONAL SERTA PEMANFAATAN SUMBER DAYA MINERAL DI KAWASAN TERSEBUT BERDASARKAN HUKUM

Anonim Jp Hukum dd 2016 Edit

ABSTRAK : Dasar laut dan dasar samudera diketahui sebagai lokasi di mana banyak ditemukan sumber non-hayati berupa batu-batuan yang kaya ak...

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGETAHUAN TRADISIONAL PADA ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) DAN IMPLIKASINYA BAGI BANGSA INDONESIA

Anonim Jp Hukum dd 2016 Edit

ABSTRAK : Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang alasan pentingnya pengetahuan tradisional dilindungi oleh hukum dan menga...

DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL : KEDUDUKAN PERATURAN INTERNAL KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KONFLIK DI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Anonim Jp Hukum dd 2016 Edit

Abstrak : Penggunaan diskresi sebagai sarana penanganan dan penyelesaian suatu sengketa masyarakat, apalagi dilakukan oleh penegak hukum pa...

E-JURNAL

PERSEKONGKOLAN BISNIS DALAM BENTUK PERJANJIAN KARTEL

HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH

PENEMUAN HUKUM DALAM PERADILAN HUKUM PIDANA DAN PERADILAN HUKUM PERDATA

MERGER DALAM PERSPEKTIF PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT BERDASARKAN UU NOMOR 5 TAHUN 1999

HUBUNGAN DAN KERJASAMA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN PIHAK LUAR NEGERI

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TENTANG MENDULANG EMAS SECARA TRADISIONAL YANG MENGAKIBATKAN PENCEMARAN DAN MENELAN KORBAN JIWA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM IMPLEMENTASI HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA TERHADAP HAK-HAK ANAK DI INDONESIA

PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD NRI TAHUN 1945

PEMBERIAN BONUS KEPADA PEKERJA DI PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) DALAM RANGKA MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS KERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

KEWENANGAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

SUATU TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ALAT BUKTI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

BAHASA INDONESIA DALAM SISTEM PENULISAN KEPUSTAKAAN BERDASARKAN PERSPEKTIF METODE PENELITIAN DAN PENULISAN HUKUM

PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA TEKNOLOGI INFORMATIKA SEBAGAI KORBAN DARI PELAKU CYBER CRIME DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

DAMPAK PENERAPAN PRINSIP COMMON HERITAGE OF MANKIND DI KAWASAN DASAR LAUT DAN SAMUDERA YANG BERADA DI LUAR YURISDIKSI NASIONAL SERTA PEMANFAATAN SUMBER DAYA MINERAL DI KAWASAN TERSEBUT BERDASARKAN HUKUM

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGETAHUAN TRADISIONAL PADA ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) DAN IMPLIKASINYA BAGI BANGSA INDONESIA

DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL : KEDUDUKAN PERATURAN INTERNAL KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KONFLIK DI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

HARMONIZATION OF THE AVIATION SECTOR WITHIN PRESIDENT JOKOWI’S MARITIME POLICY:A WAY TO PROMOTE PIONEER FLIGHTS

RENEWAL OF CRIMINAL LAW: DRAFT OF INDONESIAN CRIMINAL CODE, SPIRIT OF CODIFICATION AND ITS EFFECTS ON LAW HARMONIZATION

KORPORASI DALAM HUKUM ORGANISASI BISNIS ISLAM

STUDI SOSIO-LEGAL TERHADAP KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN DI KABUPATEN SIDOARJO