PENGARUH KEPEMILIKAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN TERHADAP STATUS KELAHIRAN DAN KEJADIAN STUNTING PADABADUTA INDONESIA (ANALISIS DATAIFLS 1993 – 2007)
ABSTRAK: Salah satu kebijakan
untuk mengatasi masalah kesehatan dan gizi adalah Program Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (PJKMM) yang diberlakukan dengan Surat
Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia (SK Menkes RI) No.
1241/Menkes/SK/XI/ 2004 sebagai amanat UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional (SJSN). Namun cakupannya masih rendah, yang diperkirakan berdampak
pada masih tingginya masalah riwayat kelahiran dan status gizi baduta.
Tujuan. Membuktikan pengaruh kepemilikan jaminan kesehatanmasyarakat
miskin terhadap status kelahiran dan kejadian stunting baduta Indonesia.
Metode. Penelitian menggunakan paradigma positivist dengan pendekatan
crossectional study berdasarkan data Indonesia Family Life Survey (IFLS) tahun
1993-2007. Sampel adalah seluruh bayi dan baduta yang secara random terjaring
dalam IFLS1 (1993) sampai IFLS4 (2007), dengan kriteria inklusi anak kandung,
tinggal dengan orang tua, lahir hidup dan lahir tunggal,tersedia data berat
lahir, umur kehamilan, antropometri. Analisis univariat, bivariat dan regresi
logistik mutivariat menggunakan 3 set data untuk mengidentifikasi pengaruh
kepemilikan Jaminan kesehatan terhadap berat lahir (n=3956), umur kehamilan (n=4998)
dan kejadian stunting (n=4504).
Hasil. Kepemilikan jaminan kesehatan berpengaruh terhadap BBLR, prematur
dan stunting. Bayi dari keluarga peserta jaminankesehatan Non-ASKESKIN
terproteksi dari BBLR (OR;95% CI =0,61; 0,43-0,88). Namun tidak ada perbedaan
risiko BBLR antara bayi dari keluarga peserta Askeskin dan yang tidak memiliki
jaminan kesehatan (OR;95% CI =0,92; 0,52-1,61) (model 1). Kepemilikan ASKESKIN
sebagai faktor risiko kejadian prematur (OR, 95% CI: 1,74; 1,14-2,66) (model
2). Anak dari keluarga peserta jaminan kesehatan Non-ASKESKIN terproteksi dari
kejadian stunting (OR;95% CI =0,78; 0,62-0,98), namun tidak ada perbedaan
risiko stunting antara anak dari keluarga peserta ASKESKIN dengan anak dari
keluarga yang tidak memiliki jaminan kesehatan (OR;95% CI =1,01; 0,69-1,47)
(model 3).
Kesimpulan. Penentu kebijakan perlu melakukan evaluasi pada program
Jaminan Kesehatan Masyarakat (keluarga miskin), karena intervensi KIA dan Gizi
yang dilakuan kurang menekankan pada upaya promotif dan prefentif, sehingga
utilisasi masyarakat lebih pada upaya kuratif bila terjadi masalah Kesehatan
dan Gizi pada ibu dan anak.
Kata Kunci: BBLR, Prematur,
Stunting, Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin
Penulis: Demsa Simbolon
Kode Jurnal: jpkedokterandd140622
