IMPLEMENTASI PROGRAM SEGORO AMARTO DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN DIKELURAHAN TEGALPANGGUNG YOGYAKARTA
Abstrak: Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui proses implementasi program Segoro Amarto dalam
rangka pengentasan kemiskinan di Kelurahan Tegalpanggung Yogyakarta dan
mengetahui faktor yang menghambat dan mendukung proses implementasi kebijakan
tersebut.
Desain penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Informan penelitian
adalah anggota TKPK Kota Yogyakarta, TKPK Kelurahan Tegalpanggung, pengelola
program dana bergulir, dan masyarakat. Instrumen peneliti adalah peneliti
sendiri. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan
dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Adapun
teknis analisis data yang digunakan melalui empat tahap yakni pengumpulan data,
reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi program Segoro Amarto
belum berjalan dengan optimal. Implementasi mengalami kemunduran setelah pilot
project 1 dan 2 dalam hal koordinasi yang dilakukan. Koordinasi sekarang mulai
kurang intensif dilakukan. Koordinasi dilakukan oleh banyak pihak, TKPK Kota
Yogyakarta kepada tokoh-tokoh masyarakat Kelurahan Tegalpanggung, TKPK
Kelurahan, RW dan masyarakat sebagai implementor Segoro Amarto di Kelurahan
Tegalpanggung. Sosialisasi sudah diupayakan melalui berbagai media akan tetapi
masih kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai luhur Segoro Amaro dalam
pelaksanaan Segoro Amarto sekarang ini. Sumber daya manusia dalam Segoro Amarto
yaitu TKPK Kota Yogyakarta, dinas yang konsen terhadap masalah kemiskinan, TKPK
Kelurahan, dan masyarakat Tegalpanggung. Implementor Segoro Amarto menjalankan
tugas secara sukarela. Dana yang ada berasal dari dana stimulus Gubernur DIY
yang diberikan kepada masyarakat untuk dikelola. Disposisi yang dimunculkan
dalam kebijakan ini ada yang negatif dan positif. Disposisi positif yang muncul
adalah demokratis dari implementor dimana masyarakat aktif dilibatkan dalam
Segoro Amarto. Sedangkan disposisi negatif yang muncul adalah komitmen dari
implementor, karena kurangnya ikatan yang kuat dan tidak adanya sanksi. SOP
yang ada jelas akan tetapi kurang tegas karena tidak adanya sanksi bilamana
terdapat hal-hal yang kurang tepat.
Penulis: ANNISA SARI UTAMI
Kode Jurnal: jpadministrasinegaradd131227
