IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SATUAN KOMUNITAS GERAKAN PRAMUKA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Abstrak: Penelitian ini
bertujuan untuk menjelaskan Implementasi Kebijakan Satuan Komunitas Gerakan
Pramuka di Daerah Istimewa Yogyakarta, mengetahui hambatanhambatan dalam
pelaksanaan kebijakan satuan komunitas, serta mengetahui upaya yang dilakukan
implementor untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Jenis penelitian ini
adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini
adalah melalui wawancara informan penelitian, observasi dan studi dokumentasi.
Instrumen penelitian ini adalah diri peneliti sendiri yang dalam pelaksanaannya
menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara. Teknik analisis data dalam
penelitian ini menggunakan model analisis Miles dan Huberman yang terdiri dari
tiga alur yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Sedangkan teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik Triangulasi
Sumber.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurang optimalnya Implementasi
Kebijakan Satuan Komunitas Gerakan Pramuka di DIY dikarenakan oleh kebijakan
belum mengakomodir kepentingan kelompok kepanduan karena dalam proses
pengambilan kebijakan tidak melalui serangkaian proses yang partisipatif. Oleh
karena itu manfaat yang ditawarkan oleh kebijakan tidak sesuai dengan kebutuhan
kelompok kepanduan. Selain itu perubahan yang diharapkan oleh pemerintah juga
tidak sejalan dengan perubahan yang diharapkan kelompok kepanduan, dan juga
dikarenakan dari sisi lingkungan kelompok kepanduan ditekan dan dipaksa oleh
pemerintah untuk membentuk satuan komunitas. Akibatnya kelompok kepanduan
menolak dan tidak mematuhi kebijakan tersebut. Implementasi yang kurang optimal
ini juga dikarenakan belum ada standarisasi sumberdaya manusia pelaksana
kebijakan, sehingga ada implementor yang masih bingung dalam proses
implementasi. Meskipun demikian pemerintah sudah melakukan upaya untuk
mengatasi implementasi yang kurang optimal ini. Upaya pemerintah tersebut
adalah melakukan sosialisasi dan menerbitkan petunjuk penjelenggaraan satuan
komunitas sebagai pedoman implementor mengenai prosedur pembentukan satuan
komunitas.
Penulis: ADYTYA YULIANTO
Kode Jurnal: jpadministrasinegaradd141610
