ANALISIS KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (Studi Kasus di Kawasan Pertambangan Pasir Besi Desa Karangwuni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menjelaskan Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) DIY, yang memfokuskan penelitian pada pro kontra kebijakan tersebut terkait pertambangan pasir besi di Desa Karangwuni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan kebijakan tersebut berdasarkan perspektif pembangunan berkelanjutan.
Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskripstif kualitatif. Lokasi penelitian ini berada di dua tempat yaitu Kulon Progo pada daerah fenomena pertambangan pasir besi dan pusat pemerintahan DIY sebagai lokasi pembuat dan pelaksana kebijakan RTRWP. Subjek penelitian ini adalah Panitia Khusus DPRD DIY Kebijakan RTRWP, Bagian Pemanfaatan Tata Ruang Dinas PUP-ESDM, Aparatur Desa Karangwuni, Paguyuban Petani Lahan Pasir, ketua kelompok tani dan PT. JMI. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun keabsahan data yang digunakan melalui triangulasi sumber. Sedangkan metode analisisnya menggunakan teknik analisis data kualitatif menurut Marshall dan Rossman.
Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terjadinya pro kontra Kebijakan RTRW Provinsi DIY dalam fenomena pertambangan pasir besi di Desa Karangwuni, Kec. Wates Kab. Kulon Progo disebabkan adanya perubahan kawasan pertanian menjadi peruntukan pertambangan di wilayah pesisir Pantai Kab. Kulon Progo dalam kebijakan tersebut. Konsekuensi dari hal tersebut, yaitu petani lahan pasir kehilangan fungsi lahan pertanian, industrialisasi secara paksa tanpa kemampuan menuju dunia industri, pembangunan infrastruktur skala besar penunjang pertambangan, pemanfaatan ruang wilayah yang tidak seimbang dan krisis legitimasi kebijakan di daerah tersebut. Sedangkan berdasar perspektif pembangunan berkelanjutan, Kebijakan RTRWP DIY terkait fenomena pertambangan pasir besi menimbulkan dampak negatif. Hal tersebut, secara terperinci dijelaskan melalui indikator pembangunan berkelanjutan, yaitu ekologi, ekonomi, sosial budaya, politik dan ketahanan keamanan.
Kata Kunci: Analisis Kebijakan, Kebijakan RTRWP, Pembangunan Berkelanjutan
Penulis: YUSUF CANDRA ARIF KA  
Kode Jurnal: jpadministrasinegaradd141607

Artikel Terkait :