PENGARUH KONFIGURASI POLITIK TERHADAP PRODUK HUKUM PADA MASA PEMERINTAHAN SOEHARTO DI INDONESIA
Abstrak: Pemerintahan Soeharto
menjadi sebuah tema menarik bagi hampir setiap penelitian karena keunikan dari
pemerintahannya yang dikenal dengan sifat otoriter. Namun, keunikan tersebut
hanya diteliti hingga akibat dari otoriternya yang telah menimbulkan kegerahan
dari hampir seluruh rakyat dan akhirnya berujung pada berhentinya Soeharto
sebagai kepala Negara Indonesia. Padahal dilihat dari kacamata hukum, transisi
politik pada masa tersebut tidak hanya berpengaruh secara politik, tetapi juga
secara hukum sehingga dapat dibedakan antara pemerintahan yang otoriter dan
pemerintahan yang demokratis. Penelitian ini akan membahas permasalahan
tersebut yang dibagi atas dua yaitu bagian pertama yang akan melihat
konfigurasi politik yang terjadi di Indonesia pada masa transisi dari
pemerintahan Soekarno menuju pemerintahan Soeharto, serta bagian kedua yang
akan menganalisis bentuk produk hukum yang dibentuk dari konfigurasi politik
yang dibangun setelah masa transisi tersebut dibandingkan dengan produk hukum
sebelum dan sesudah masa transisi. Dengan dua permasalahan tersebut diharapkan
dapat memperlihatkan bagaimana seorang kepala negara memerintah akan
mempengaruhi bentuk kebijakan yang diambil yang pastinya akan dituangkan dalam
bentuk legislasi. Kesimpulan sementara adalah ada pengaruh yang signifikan
antara konfigurasi politik dengan produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga
legislatif pada masa pemerintahan tersebut.
Pemerintahan Soeharto menjadi sebuah tema menarik bagi hampir setiap
penelitian karena keunikan dari pemerintahannya yang dikenal dengan sifat
otoriter. Namun, keunikan tersebut hanya diteliti hingga akibat dari
otoriternya yang telah menimbulkan kegerahan dari hampir seluruh rakyat dan
akhirnya berujung pada berhentinya Soeharto sebagai kepala Negara Indonesia.
Padahal dilihat dari kacamata hukum, transisi politik pada masa tersebut tidak
hanya berpengaruh secara politik, tetapi juga secara hukum sehingga dapat
dibedakan antara pemerintahan yang otoriter dan pemerintahan yang demokratis.
Penelitian ini akan membahas permasalahan tersebut yang dibagi atas dua yaitu
bagian pertama yang akan melihat konfigurasi politik yang terjadi di Indonesia
pada masa transisi dari pemerintahan Soekarno menuju pemerintahan Soeharto,
serta bagian kedua yang akan menganalisis bentuk produk hukum yang dibentuk
dari konfigurasi politik yang dibangun setelah masa transisi tersebut
dibandingkan dengan produk hukum sebelum dan sesudah masa transisi. Dengan dua
permasalahan tersebut diharapkan dapat memperlihatkan bagaimana seorang kepala
negara memerintah akan mempengaruhi bentuk kebijakan yang diambil yang pastinya
akan dituangkan dalam bentuk legislasi. Kesimpulan sementara adalah ada
pengaruh yang signifikan antara konfigurasi politik dengan produk hukum yang
dihasilkan oleh lembaga legislatif pada masa pemerintahan tersebut.
Penulis: Ryan Muthiara Wasti
Kode Jurnal: jphukumdd151512
