STUDI TENTANG PENGELOLAAN PARKIR (ON THE STREET) DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN KELANCARAN LALU-LINTAS OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
Abstrak: Artikel ini menyoroti
tentang Strategi Pengelolaan Parkir (On The Street) Oleh Dinas Perhubungan Kota
Samarinda dalam hal Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum, Penanganan Parkir Liar,
Dimensi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dimensi Kelancaran Arus
Lalu Lintas. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui library research dan
field research yaitu observasi, wawancara langsung dengan informan, arsip serta
dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan untuk menentukan sumber
data dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling disesuaikan dengan
tujuan penelitian serta teknik accidental sampling.Analisis data dalam
penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu analisis data
model interaktif, yang diawali dengan proses pengumpulan data, penyederhanaan
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa dalamPermasalahan parkir
dilakukan beberapa strategi pengelolaan parkir tepi jalan umum yakni dengan
cara; Pertama, Pengaturan ruas-ruas jalan yang boleh untuk parkir, yang sudah
mencakup lokasi dan parkirnya sehingga gangguan terhadap kelancaran arus lalu
lintas bisa diminimalkan, Kedua Mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas parkir
yang telah ada, Ketiga Penyediaan
fasilitas parkir diluar badan jalan khususnya pada kawasan perdagangan, jasa
dan perkantoran serta tempat hiburan atau rekreasi, Keempat Penambahan item
persyaratan dalam pengusulan ijin mendirikan bangunan (IMB) mengenai penyediaan
fasilitas parkir. Dalam hal evaluasi kebijakan/strategi pengelolaan parkir
yaitu; Pertama, yang dilakukan dalam penetapan target oleh Dinas Pendapatan
Daerah yang hanya mengedepankan peningkatan Pendapatan daerah namun tidak pada
kelancaran lalu lintas dan tidak pula terealisasinya target. Kedua, yakni
adanya kebijakan mengenai wajib karcis yang dilaksanakan oleh UPTD pengelolaan
parkir Dinas perhubungan kota Samarinda dimana kebijakan tersebut mewajibkan
adanya bukti administratif yakni karcis
pada aktifas parkir di setiap titik parkir yang ada di kota Samarinda. Ketiga,
kebijakan pemerintah dalam memihak ketigakan pengelolaan parkir dan bekerjasama
dengan koperasi Koperasi Primkopad Kartika Aji Mustika Korem dengan tujuan
membantu dalam meningkatan pendapatan daerah dan membina seluruh juru parkir
liar yang ada dikota Samarinda.
Penulis: Sumarni
Kode Jurnal: jpadministrasinegaradd160199
