PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN YANG BERADA DI SEMPADAN SUNGAI BENGAWAN SOLO (STUDI DI KABUPATEN BOJONEGORO)
ABSTRACT: Keberadaan perumahan
dan permukiman yang berada di Sempadan Sungai Bengawan Solo yang rawan
berpotensi bencana mengakibatkan rumah penduduk selalu direndam banjir jika
turun hujan dan debit air sungai naik. Tidak terlepas dari bencana alam saja
larangan mendirikan bangunan juga di atur dalam pasal 157 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Batasan masalah yang
dikaji adalah penegakan sanksi pidana dan kendala penegakan sanksi pidana
terhadap perumahan dan permukiman yang berada di Sempadan Sungai Bengawan Solo
Kabupaten Bojonegoro yang berpotensi menimbulkan bencana. Tujuan dari
penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis penegakan sanksi pidana
dan kendala penegakan sanksi pidana terhadap perumahan dan permukiman yang
berada di Sempadan Sungai Bengawan Solo yang berpotensi menimbulkan bencana.
Hal ini menjadi pekerjaan bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk memberikan
solusi bagi penduduk yang berada dan bermukim di Sempadan Sungai Bengawan Solo.
Dengan demikian upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
yaitu adalah membuat kebijakan yang melarang adanya bangunan dan permukiman di
Sempadan Sungai Bengawan Solo, melakukan koordinasi dan sosialisai antara
Pemerintah Daerah dan Aparat penegak hukum, melakukan sosialisasi terkait
ancaman bencana banjir Sungai Bengawan Solo yang terjadi sewaktu-waktu
khususnya pada daerah rawan bencana, membentuk personil penegak hukum di bidang
Perumahan dan Kawasan Permukimaan, melakukan pengawasan dan memonitoring
terhadap pemanfaatan lahan di Sempdan Sungai Bengawan Solo di Kabupaten
Bojonegoro.
Penulis: Shelvy Wedha
Indrawati
Kode Jurnal: jphukumdd141069
