PEMBERLAKUAN KETENTUAN BAGI KAPAL BERBENDERA ASING UNTUK MELINTAS DI ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA (ALKI) II DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM NEGARA INDONESIA DAN UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS) 1982
Abstrak: ALUR Laut Kepulauan
Indonesia (ALKI) merupakan rute pelayaran dan penerbangan bagi kapal dan
pesawat udara asing di wilayah perairan Indonesia. ALKI yang merupakan ALKI I,
II, dan III beserta cabang-cabangnya.
Pelaksanaan hak ALKI membuat keamanan maritim di wilayah Indonesia
menjadi prioritas bagi negara-negara di dunia karena terganggunya jalur ALKI
dapat mengancam perekonomian dunia implementasi ketentuan UNCLOS (United Nation
Convention on The Law of The Sea) 1982, yang telah diratifikasi melalui
Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1985. ALKI memberikan konsekuensi bagi
Pemerintah Indonesia untuk menjamin keamanan bagi kapal dan pesawat udara asing
dari segala bentuk gangguan dan ancaman.
Untuk itu jurnal meneliti pemberlakuan ketentuan bagi kapal dan pesawat
udara berbedera asing untuk melintas di ALKI II dari perspeksi hukum nasional
Indonesia dan UNCLOS 1982. Adapun metode penelitian bersifat yuridis normatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat ancaman faktual baik hidrografi,
cuaca, dan tindak pidana di ALKI II sehingga diperlukan langkah-langkah
strategi untuk mengamankan dan menyelesaikan ancaman tersebut. Keamanan di ALKI II akan mempunyai dampak
positif bagi Indonesia baik Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pertahanan
Keamanan.
Kata kunci: Pengamanan ALKI II
Ditinjau Dari Perspektif Hukum Negara Indonesia dan United Nations Convention On The Law Of The
Sea (UNCLOS) 1982
Penulis: Ari Soedewo
Kode Jurnal: jphukumdd150994
