IMPLIKASI HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN RERTRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG
ABSTRAK: Berdasarkan Peraturan
Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum,
Retribusi Pelayanan Persampahan
adalah pembayaran atas
penyediaan jasa pelayanan
persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Retribusi Pelayanan Persampahan yang dalam
pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor
112 Tahun 2011
tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan terjadi beberapa perubahan.
Berdasarkan hal ini, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan permasalahan:
a) Apakah dasar kebijakan Pemerintah
Daerah dalam penetapan pemungutan Retribusi
Pelayanan Persampahan di
Kota Bandar Lampung?
b) Bagaimanakah implikasi hukum kebijakan
pemerintah daerah tentang
penetapan pemungutan Retribusi
Pelayanan Persampahan di Kota Bandar Lampung?
Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris, data
yang digunakan berupa data primer dan data sekunder yang digunakan melalui
studi kepustakaan dan studi lapangan. Data
yang diolah melalui proses identifikasi, editing, klasifikasi data,
penyusunan data dan penarikan
kesimpulan kemudian dianalisis
secara deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa
terjadi beberapa perubahan
dalam pemungutan Retribusi
Pelayanan Persampahan di Kota
Bandar Lampung antara
lain pengenaan tarif
yang lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum dan
terjadi perubahan sistem pemungutan retribusinya.
Sesuai dengan kesimpulan
di atas, peneliti
menyarankan: a. Sebaiknya
Pemerintah Kota Bandar Lampung lebih meningkatkan kembali
fasilitas pelayanan persampahan agar pelayanan pada masyarakat maupun badan
usaha yang menggunakan jasa pelayanan persampahan merasa puas. b. Sebaiknya Pemerintah
Kota Bandar Lampung
terus mengadakan sosialisasi pemungutan Retribusi
Pelayanan Persampahan dengan
menggunakan pendekatan persuasif kepada masyarakat dan badan usaha
di Kota Bandar Lampung.
Penulis: Devi Santoso, Upik
Hamidah
Kode Jurnal: jphukumdd141137
