TINJAUAN ATAS KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA MALANG DALAM PELEPASAN TANAH NEGARA KEPADA ORANG YANG MENGUASAI (STUDI DI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG)
ABSTRAK: Dalam penulisan
skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Tinjauan Atas Kebijakan
Pemerintah Kota Malang Dalam Pelepasan Tanah Negara Kepada Orang Yang
Menguasai. Hal ini dilatarbelakangi dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk
kota malang namun ketersediaan tanah sebagai tempat tinggal semakin menipis.
Mengingat hal tersebut, masyarakatpun mulai memanfaatkan tanah-tanah kosong
milik pemerintah yang sudah lama tidak didayagunakan. Hal ini sudah berlangsung
lama dan terus-menerus, sehingga timbul perasaan khawatir dari masyarakat jika
sewaktu-waktu tanah yang didayagunakan oleh masyarakat tersebut akan digunakan
dan diambil kembali oleh pemerintah. Oleh karena itu, sejak jaman orde baru
banyak sekali masyarakat Kota Malang yang melakukan permohonan pelepasan aset
tanah negara. Namun, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, kebijakan tersebut tidak lagi berjalan dengan optimal,
mengingat pelepasan aset untuk saat ini memerlukan persetujuan DPRD Kota
Malang.
Penulis: Grizelda
Kode Jurnal: jphukumdd130957
