IMPLEMENTASI KEWENANGAN PENYIDIKAN DAN KOORDINASI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KEHUTANAN DENGAN PENYIDIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA TERKAIT TINDAK PIDANA KEHUTANAN TERHADAP SATWA LIAR YANG DILINDUNGI
ABSTRAK: Implementasi
kewenangan penyidikan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Kehutanan terkait tindak pidana kehutanan terhadap satwa liar yang dilindungi dan koordinasi yang terjalin
antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan dengan Penyidik Kepolisian
Republik Indonesia. Jenis penelitian adalah hukum empiris dengan metode
pendekatan yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa
penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Kehutanan terkait tindak pidana kehutanan
terhadap satwa liar yang dilindungi masih belum optimal, dalam pelaksanaannya
PPNS tidak melakukan penahanan terhadap tersangka dengan alasan tersangka bukan
berasal dari sindikat yang besar dan tersangka kooperatif dalam memberikan
keterangan. Selain itu dalam penyempurnaan berkas perkara PPNS cenderung tidak
meminta bantuan kepada Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini
Korwas PPNS guna memberikan petunjuk, koordinasi yang terjalin antara kedua
instansi tidak dilakukan sejak awal adanya informasi dugaan tindak pidana,
koordinasi hanya dilakukan pada saat pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya
Penyidikan (SPDP), pengiriman tahap ke 1 berkas perkara dan pengiriman tahap ke
II tersangka dan barang bukti. Diharapkan PPNS dapat meningkatkan teknik
keterampilan penyidikan dan dapat memaksimalkan fungsi koordinasi dalam
penyidikan dengan Penyidik Polri dalam hal ini Korwas PPNS sehingga dalam
proses penegakan hukum dapat berjalan sinergis. Kata
Kata Kunci: Penyidikan, Koordinasi, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Kehutanan, Penyidik Kepolisian Republik Indonesia
Penulis: Dwi Agustina
Rimbawati
Kode Jurnal: jphukumdd131050
