ANALISIS PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI BANDAR LAMPUNG
Abstrak: Persoalan pornografi
menjadi sebuah masalah yang besar ketika hal tersebut telah menjadi seni
pertunjukan semua orang, karena pornografi terkadang atau bahkan selalu
memiliki daya tarik yang luar biasa. Mungkin kalau persoalan-persoalan di
sekitar pornografi ini tidak menjadi tontonan masyarakat luas secara massal,
bisa jadi tidak menjadi suatu masalah. Permasalahan Penelitian adalah Bagaimana
peranan Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi di
Bandar Lampung dan apa faktor-faktor penghambat yang dihadapi aparat Kepolisian
dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi di Bandar Lampung.
Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian yang bersifat sosial adalah
analisis secara deskriptif kualitatif. Pengertian deskriptif kualitatif adalah
tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang
dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh peran Kepolisian dalam penegakan hukum
terhadap tindak pidana pornografi di Bandar Lampung adalah dengan melakukan
razia penjual VCD porno bajakan dengan cara melakukan penyamaran dengan pakaian
biasa layaknya seperti masyarakat pada umumnya, hal ini merupakan cara yang sudah
biasa digunakan oleh Polisi untuk menemukan pelaku kejahatan beserta barang
buktinya demikian juga untuk menanggulangi kejahatan pornografi di Kota Bandar
Lampung. Hambatan yang dihadapi oleh aparat Kepolisian dalam menangani kasus
pornografi ini adalah kurangnya jaringan dan informasi yang didapat dan
mudahnya penjual VCD porno, kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum,
keterbatasan saran dalam menanggulangi kejahatan tersebut, dana yang
dikeluarkan untuk fasilitas dan sarana penyuluhan, biaya transportasi petugas
dan biaya perlengkapan petugas. Simpulan, peran Kepolisian dalam penegakan
hukum terhadap tindak pidana pornografi di Bandar Lampung adalah dengan
melakukan razia penjual VCD porno bajakan. Hambatan yang dihadapi oleh aparat
Kepolisian dalam menangani kasus pornografi ini adalah kurangnya jaringan dan
informasi yang didapat dan mudahnya penjual VCD porno. Saran, bagi aparat
Kepolisian diharapkan untuk melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan
oleh anggotanya di dalam melaksanakan tugas rutinitasnya.
Penulis: Frenki Riandi
Kode Jurnal: jphukumdd140617
