DEMOKRASI, OTONOMI DAN FENOMENA POLITIK DINASTI PADA PILKADA DI ERA REFORMASI
Abstrak: Musuh pertama
republik adalah absolutisme yang
mengejawantah dalam praktik pemerintahan raja-raja: politik dinasti diturunkan
dari sistem politik seperti itu. Padahal
dalam paham demokrasi, kekuasaan diproduksi secara sosial melalui suatu
mekanisme demokratis dan partisipatif, bukan diturunkan secara biologis.
Nilai-nilai dan semangat egalitarian memupus
cara pandang feodal; sementara kehidupan politik rakyat harus berada dan
senantiasa berada di bawah kontrol masyarakat, sehingga makna kedaulatan rakyat
tercermin dalam mekanisme dan prosedur demokrasi empiris, termasuk dalam proses
politik dan penyelenggaran suatu pemilihan umum atau pilkada. Ini berarti,
semangat kerepublikan dan semangat demokrasi menjadi unsur penting bagi penanda
kedaulatan rakyat, di mana emansipasi politik merupakan penanda adanya penentangan
yang serius terhadap politik dinasti. Sebab, sejatinya sasaran dan substansi
pemilukada merupakan suatu kesempatan memberi dan memperoleh legitimasi politik
agar wajah demokrasi dan kepemimpinan lokal benar-benar mencerminkan aspirasi
rakyat di daerah dalam wujud penampilan politik yang sehat.
Penulis: Dadi Junaedi Iskandar
Kode Jurnal: jpadministrasinegaradd150815
