SIGNIFICANCE OF DECENTRALIZATION FRAMEWORK IN CONSTRUCTING A MODEL OF DEMOCRATIC DEVELOPMENTAL REGIME AT LOCAL LEVEL (CASE STUDY OF BANDUNG CITY GOVERNMENT)
Abstract: Kebijakan
desentralisasi luas yang digulirkan semenjak 1999 tidak saja dimaksudkan untuk
memenuhi tuntutan reformasi, namun juga untuk mendorong terwujudnya
pemerintahan yang demokratis danberkinerja tinggi. Dalam tataran akademik,
wacana tentang hubungan antara rezim demokratis dengan rezim pembangunan belum
menemui titik temu. Sebagian berpendapat bahwa demokrasi merupakan produk dari
proses pembangunan yang berhasil, sementara sebagian lain berargumen bahwa
demokrasi merupakan prasyarat untuk dapat berjalannya pembangunan di suatu
negara/ daerah. Dalam upaya mewujudkan kondisi kepemerintahan lokal yang
demokratis sekaligus berkinerja tinggi, kebijakan otonomi luas diyakini
merupakan strategi yang tepat, sebagaimana ditunjukkan oleh contoh di
negara-negara yang menerapkan kebijakan serupa. Meskipun demikian,
desentralisasi juga dapat mengalami kegagalan jika tidak dikelola dengan baik.
Untuk itu, desentralisasi perlu diikuti dengan upaya membangun kapasitas daerah
serta sinkronisasi tiga pilar kekuatan lokalmenuju konsep pembangunan yang
terintegrasi. Tulisan ini mencoba mengevaluasi implementasi desentralisasi di
Kota Bandung. Hasil analisis mengindikasikan bahwa desentralisasi di Kota
Bandung berdampak lebih signifikan terhadap penguatan demokrasi lokal dibanding
terhadap peningkatan pembangunan sosial ekonomi. Meskipun demikian, untuk
jangka panjang desentralisasi menumbuhkan harapan besar terwujudnya rezim
pembangunan yang demokratis.
Author: Tri Widodo W. Utomo,
SH., MA
Journal Code: jpadministrasinegaragg050001
