PENGARUH PRINSIP GOVERNANCE DALAM PERENCANAN TATA RUANG DI KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG
ABSTRACT: Perencanaan tata
ruang kota sebagai bentuk intervensi kebijakan secara spasial dalam manajemen pembangunan
perkotaan berdasarkan perpektif governance tidak saja menuntut kerterlibatan
multi aktor/ agensi, akan tetapi juga mensyaratkan diterapkannya prinsip-prinsip governance dalam upaya mewujudkan good urban governanace. Sedangkan tujuan yang
akan dicapai dalam penelitian ini meliputi: mendeskripsikan dan menganalisis
pengaruh penerapan prinsip-prinsip
governance terhadap perencanaan tata ruang wilayah kota. Metode
penelitian menggunakan analisis kuantitatif berdasarkan metode survai terhadap
aktor pemerintah kota; civil society/masyarakat; dan sektor bisnis berdasarkan
teknik proporsional random sampling.
Adapun model analisisnya menggunakan analisis regresi. Hasil penelitian
menunjukkan, bahwa prinsip governance
yang meliputi: akuntabilitas, transparansi, responsif dan partisipasi yang
secara statistik berpengaruh secara nyata dan signifikan dalam perencanaan tata
ruang kota dengan formulasi model Y = -3.866 + 0.580 X1 - 0.144 X2 + 1.196 X3 +
0.820 X4 + e. Dengan demikian, dapat dijelaskan, bahwa jika tidak ada
akuntabilitas, transparansi, responsif dan partisipasi dalam perencanaan tata
ruang kota, maka rencana tata ruang kota yang dihasilkan adalah – 3.866. Penambahan
1 unit akuntabilitas akan meningkatkan bobot perencanaan tata ruang kota
sebesar 0.580. Setiap pengurangan 1 unit transparansi akan mengurangi bobot
perencanaan tata ruang kota sebesar - 0.144. Setiap penambahan 1 unit responsibilitas
akan meningkatkan bobot perencanaan tata ruang kota sebesar 1.196. Dan setiap penambahan
1 unit partisipasi akan meningkatkan bobot perencanaan tata ruang kota sebesar
0.820. Model regresi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai prediktor perencanaan
tata ruang kota daripada rata-rata perencanaan tata ruang kota itu sendiri.
Adapun saran dan implikasi kebijakan yang dapat direkomendasikan adalah, bahwa penerapan
prinsip governance harus menjadi mindset para aparatur publik dalam mengatasi
berbagai kepentingan dan persoalan publik di wilayah perkotaan. Selain itu
dibutuhkan berbagai insentif kebijakan bagi operasionalisasi prinsip governance
dalam mewujudkan good urban governance.
Penulis: Bambang Utoyo S.
Kode Jurnal: jpsosiologidd140426
