LIGA MAHASISWA NASIONAL UNTUK DEMOKRASI SAMARINDA DALAM PENOLAKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
Abstrak: Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi
Samarinda dalam Penolakan Sistem Jaminan Sosial Nasional Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial. Latar belakang penulis memilih judul tersebut karena sejak UU
No. 40 tahun 2004 tentang SJSN dan UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS menuai
penolakan khususnya dari organisasi LMND Kota Samarinda dan inilah menjadi
alasan mengapa penulis memilih judul tersebut sebagai syarat mendapat gelar
sarjana di Universitas Mulawarman Samarinda.
Jenis penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif, pengumpulan data
dilakukan dengan cara observasi, wawancara langsung, penelitian kepustakaan,
dokumentasi dan partisipan observasi.
Dari hasil wawancara dari 5 informan yang berasal dari organisasi Liga
Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Kota Samarinda kita dapat menyimpulkan
Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 orang informan di atas, maka diketahui
bahwa ada kesamaan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai alasan Liga
Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Samarinda dalam Penolakan Sistem Jaminan
Sosial Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosal.
Meskipun tanggapan informan yang satu dengan informan lainnya berbeda
dalam menanggapinya, tetapi intinya mereka sama bahwa penolakan terhadap Sistem
Jaminan Sosial yang dikelolah oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional,
yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat berdasarkan UU no 40 tahun 2004 dan
UU no 24 tahun 2011.
Mereka menganggap sebagi bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh
pemerintah yang dapat menyengsarakan masyarakat khususnya masyarakat ekonomi
menengah kebawah yang dianggap pembabanan melalui pungutan iuran yang dipungut
setiap bulannya ketika menjadi anggota dari BPJS tersebut dan disatu sisi
mereka menganggap bahwa UU BPJS tersebut merupakan agenda neoliberalisme yang
suda lama direncanakan oleh pihak asing dalam upaya untuk meliberalisasikan
agar memberikan celah untuk hadirnya investasi asing dan berupaya untuk
mengurangi campur tangan pemerintah, mereka juga menganggap bahwa sistem
jaminan sosial yang di kelolah BPJS merupkan sistem asuransi sosial, yang
seharusnya ditanggung oleh Negara sesuai dengan UUD 1945.
Mereka juga melihat dana yang dipungut oleh BPJS dari masyarakat rawan
disalah gunakan apalagi tingkat pengawasan yang minim ditambah lagi dana
tersebut bisa di gunakan DPRRI atau presiden tampa kita ketahui untuk
kepentingan mereka.
Penulis: ABDUL RAHMAN
Kode Jurnal: jpsosiologidd150001
