REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS (STUDI PADA PEMERINTAH KOTA MALANG)

Abstrak: Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Rangka Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas (Studi Pada Pemerintah Kota Malang). Reformasi pengelolaan keuangan daerah membutuhkan dukungan sistem penganggaran yang lebih responsif yang dapat memfasilitasi upaya memenuhi tuntutan peningkatan kinerja sehingga menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis reformasi pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada Pemerintah Kota Malang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Pemerintah Kota Malang menekankan penyusunan anggaran berbasis kinerja, penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), penetapan Standard Operating Procedure (SOP), dan standar pelayanan publik. Faktor-faktor pendukungnya yaitu adanya peraturan yang jelas tentang pengelolaan keuangan daerah, dibentuknya lembaga baru yakni BPKAD Kota Malang, adanya SOP, dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Faktor yang menghambat diantaranya kurangnya kualitas sumber daya manusia dan sarana pendukung. Oleh karena itu, perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada dan memenuhi sarana pendukung untuk meningkatkan kinerja pegawai sehingga tercipta transparansi dan akuntabilitas.
Kata kunci: reformasi, pengelolaan keuangan daerah, transparansi, akuntabilitas
Penulis: Ika Puspita Jayanti
Kode Jurnal: jpadministrasinegaradd140112

Artikel Terkait :