PELAKSANAAN PENGAWASAN KEGIATAN INVESTASI OLEH BADAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH DI KALIMANTAN TIMUR
ABSTRACT: Permasalahan dalam
penelitian ini yaitu lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Perijinan
dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) yang mengakibatkan timbulnya kesenjangan
antara nilai rencana dan realisasi Penanaman Modal yang diterbitkan oleh BPPMD.
Hasil penelitian berisikan tentang gambaran umum, permohonan Izin Prinsip,
pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan oleh BPPMD, kendala yang dialami
dalam pelaksanaan pengawasan dan data nilai rencana dan realisasi penanaman
modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) menurut sektor
2011-2013.
Kesimpulan dari penelitian yaitu kendala yang dihadapi oleh BPPMD yaitu
lemahnya pengawasan terhadap izin prinsip yang dilakukan oleh Sub Bidang
Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal BPPMD, kurangnya Sumber Daya yang
dimiliki BPPMD, kurangnya pembinaan ke perusahaan penanam modal mengenai
penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dan koordinasi yang kurang
antara instansi/lembaga di bidang penanaman modal baik dari pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yaitu
BPPMD sebaiknya fokus memaksimalkan pengawasan Izin Prinsip, perlunya
penganggaran secara khusus dari pemerintah provinsi kepada BPPMD mengenai
kebutuhan operasional, perlunya pembinaan baik melalui sosialisasi, konsultasi
maupun fasilitas penyelesaian masalah yang dihadapi oleh penanam modal dan perlunya
rapat secara berkala serta pendelegasian atau pemisahan kewenangan antara
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam hal pengawasan.
Penulis: Zainal Aqli
Kode Jurnal: jphukumdd140053
