Tingkat Penerapan Manajemen Mutu pada UMKM Pembenihan Udang di Jawa Timur
ABSTRAK: Udang merupakan
salah satu komoditas
unggulan dari sektor
perikanan. Mutu benih
merupakan salah satu faktor
penentu keberhasilan usaha
budi daya udang,
sehingga dalam kegiatan
usahanya harus menerapkan teknik pembenihan sesuai Standar Nasional
Indonesia (SNI) dan Standar Operasional Prosedur (SOP),
serta menerapkan manajemen
mutu perbenihan, yaitu
Cara Pembenihan Ikan
Yang Baik (CPIB) atau
Good Hatchery Practices
(GHP). Tujuan kajian
ini: (1) Mengetahui
tingkat penerapan manajemen mutu
pada usaha kecil
menengah (UKM) pembenihan
udang dan (2)
Menganalisis hubungan
tingkat penerapan manajemen
mutu terhadap kinerja
perusahaan. Lokasi kajian
dilakukan pada unit-unit pembenihan udang di kabupaten Situbondo dan
Banyuwangi, baik yang sudah, atau belum lulus sertifikasi CPIB. Metode
pengumpulan data meliputi wawancara dan observasi. Tingkat penerapan manajemen mutu
pada pembenihan udang
yang berada di
Jawa Timur, baik
yang telah disertifikasi maupun yang
belum, berada pada
level cukup tinggi,
pada 3 tingkatan
yang berbeda, yaitu
tingkat Statistic Quality Control atau SQC (42,9%), Quality Assurance
atau QA (21,4%) dan 35,7% pada tingkat penerapan Total Quality Manajemen (TQM). Dari semua tingkatan lulusan
penerapan manajemen mutu SQC, QA maupun TQM, terdapat empat faktor dominan yang
dapat mempengaruhi kinerja Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM), yaitu
effisiensi biaya, persentase
Sarjana (S1), persentase
sumber daya manusia (SDM) yang
mengikuti pelatihan per tahun, dan persentase keluhan pelanggan. Kebijakan yang
perlu diambil untuk
level TQM adalah
melakukan manajemen pengawasan
mutu sehingga faktor-faktor dominan yang
dapat memberikan kinerja
usaha tinggi dapat
tetap dipertahankan. Untuk
level SQC dilakukan kegiatan
pengawasan mutu yang disinkronkan dengan kegiatan pelatihan memadai, mengingat tingkat pelatihan
di level ini
relatif sangat rendah.
Kebijakan yang perlu
diambil untuk level
QA adalah perlunya peningkatan
mutu benur agar memenuhi standar minimal yang telah ditetapkan dan akan lebih baik lagi,
jika memperoleh sertifikasi kelayakan, sehingga
mampu meningkatkan daya saing
jual benur, baik jumlah maupun
harga. Adanya jaminan mutu produksi perlu dilakukan, mengingat level ini
memiliki jumlah keluhan pelanggan sangat tinggi dibandingkan kedua level
lainnya, jauh di atas rataan.
Penulis: Wisriati Lasima,
Muhammad Syamsun dan Darwin Kadarisman
Kode Jurnal: jpmanajemendd120517
Pesan jurnal yang anda butuhkan disini.... >>> KLIK DISINI <<<
