IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SUBSIDI PELAYANAN KESEHATAN DASAR TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUSKESMAS DI KOTA SINGKAWANG
ABSTRAK: Kesehatan
menjadi tanggungjawab dan urusaan
pemerintah daerah, dan
seringkali menjadi kebijakan politik kepala
daerah. Arah kebijakan pelayanan
kesehatan khususnya
puskesmas ini dituangkan
dalam bentuk Surat keputusan (SK) W
alikota Singkawang nomor
82 tahun 2009 tentang
subsidi pelayanan kesehatan
bagi masyarakat kota singkawang. Arah
kebijakan ini dianggap
sebagai bentuk kualitas pelayanan
kesehatan yang diberikan
pemerintah daerah kepada masyarakat.
Tujuan Penelitian: Untuk
mengetahui kualitas pelayanan puskesmas dengan
kebijakan subsidi pelayanan
kesehatan dasar dari sisi
persepsi masyarakat, kontrol/supervisi dinas, manajemen, waktu
pelayanan, kapasitas/jenis pelayanan
dan perilaku petugas puskesmas
Metode: Penelitian ini
merupakan penelitian deskriptif
dengan rancangan studi kasus
Penelitian ini dilaksanakan
di tiga puskesmas yaitu;
Puskesmas Singkawang Tengah, Timur
dan Utara di Kota Singkawang. Subjek penelitian ini adalah 15 orang petugas kesehatan
dan 111 orang
pasien. Pengumpulan data dengan
Kuesioner, Observasi dan
Wawancara Hasil: Penelitian Puskesmas
Singkawang Tengah, Timur dan Utara
yang dinilai masyarakat,
yaitu skor 3.33,
secara umum ini berarti
kualitas pelayanan puskesmass
secara relatifnya baik. Namun Dimensi reliability, point 2 Pelayanan
pemeriksaan dilakukan s ecara cepat,
ses uai dengan prosedur memperlihatkan skor
2.92 dan point
5 Jadwal pelayanan
yang tepat memperoleh skor
2.97, pada dimensi
responsiveness Pasien tidak menunggu
lama dalam mendapatkan
pelayanan point 3 memperoleh
skor 2.77 dan
point 4 W aktu
buka dan tutup puskesmas
sesuai jadwal memperoleh
skor 2.94. Hasil analisis kualitatif
dinas kesehatan mengkontrol/supervise puskesmas melalui
laporan utilisasi/kunjungan, manajemen dan waktu pelayanan puskesmas sering
terabaikan, kapasitas/ jenis pelayanan
puskesmas terkendala di
reagensia,dan obat-obatan. Perilaku
petugas mengabaikan pelayanan
dan waktu pelayanan dan
adanya indikasikan penyimpangan
laporan utilisasi/kunjungan
pasien di puskesmas.
Kesimpulan: Dinas kesehatan
belum memiliki tools
dalam mengkontrol/ supervisi puskesmas
baik sisi manajemen puskesmas, waktu
pelayanan dan kapasitas/jenis pelayanan masih belum
lengkap terkendala tender
dan perilaku perlu pembinaan secara
berkelanjutan.
Penulis: R. Hendri Apriyanto,
Tjahjono Kuntjoro, Lutfhan Lazuardi
Kode Jurnal: jpkesmasdd130149
