PELAKSANAAN TATA KELOLA KEUANGAN DPRD DALAM PERSPEKTIF KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (STUDI KASUS PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LOMBOK BARAT)
ABSTRAK: Karena lemahnya
pelaksanaan tata kelola keuangan DPRD yang belum memenuhi unsur dari
kepemerintahan yang baik, yaitu nilai akuntabilitas, transparan, efisien,dan
efektif, serta taat pada aturan. penelitian bertujuan untuk 1) mendeskripsikan
dan menganalisis pelaksanaan tata kelola keuangan DPRD dalam perspektif
kepemerintahan yang baik 2) mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang
menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan tata kelola keuangan DPRD dalam
perspektif kepemerintahan yang baik. Tata kelola keuangan tersebut meliputi
beberapa tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan,
tahap pertanggungjawaban dan tahap pengawasan. Penelitian ini menggunakan
metode kualitatif deskriptif yang dikembangkan oleh straus dan corbin melalui tiga tahapan yaitu open cording,
axial coding, dan selective coding. Hasil penelitian ini adalah 1) Tahap
perencanaan belum berpedoman pada nilai kepemerintahan yang baik 2) Tahap
pelaksanaan mengabaikan nilai efisien dan efektif 3) Tahap penatausahaan telah
menerapkan nilai akuntabilitas, namun belum menerapkan nilai transparansi 4)
Tahap pertanggungjawaban belum menerapkan nilai akuntabilitas 5) Tahap
pengawasan telah berpedoman pada aturan yang berlaku. Faktor pendukung tata
kelola keuangan tersebut diantaranya: 1) Hubungan harmonis diantara aktor yaitu
kepala SKPD dengan pihak berwewenang dalam penentu keuangan DPRD. 2) Budaya
organisasi dengan membangun budaya kekeluargaan tanpa mengesampingkan
profesionalisme telah diterapkan. Sedangkan faktor penghambat tata kelola
keuangan adalah: 1) Memiliki SDM yang kurang berkompeten dalam tata kelola
keuangan DPRD. 2) Kurang memiliki fasilitas yang mendukung dalam tata kelola
keuangan DPRD.
Kata Kunci: Tata kelola
keuangan, Kepemerintahan yang baik
Penulis: Nidya Putri Syahida
Kode Jurnal: jpadministrasinegaradd130086
