ALTERNATIF KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH PERSPEKTIF GENDER BAGI BURUH MIGRAN PEREMPUAN DI MADURA
Intisari: Permasalahan yang
dihadapi Buruh Migran Perempuan
sebagian besar terjadi
sehubungan dengan posisi
keperempuanan mereka yang terjadi sejak saat proses rekrutmen sampai pemberangkatan dan ketika pulang kembali ke daerah asalnya.
Terdapatnya celah hukum dalam UU No. 39 Tahun 2004 merupakan salah satu
persoalannya. Adanya kebijakan daerah yang berperspektif gender merupakan upaya
untuk menjamin terpenuhinya hak-hak buruh migran.
Kata Kunci: kebijakan daerah,
perspektif gender, buruh migran
Penulis: Devi Rahayu dan
Mishbahul Munir
Kode Jurnal: jphukumdd120074
