JURNAL TERBARU

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVENTOR PICK UPGITAR ELEKTRIK DAN SANKSI TERHADAP PENDUPLIKASIAN INVENSINYA

ABSTRAK; Paten berlaku di berbagai bidang industri dalam bentuk teknologi. Salah satu industri yang ada ialah industri musik. Teknologi yang dibentuk dalam industri musik ini adalah Pick UpGitar Elektrik. Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan bagaimana perlindungan hukum bagi inventor pick upgitar elektrik itu sendiri dan bagaimana sanksi bagi pihak lain atau pelaku usaha yang mencoba menduplikasi pick upgitar elektrik itu sendiri. Dilihat dari tujuannya, penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan. Sumbersumber hukum berasal dari undang-undang dan buku-buku hukum. Kesimpulan, bahwa segala bentuk perlindungan terhadap inventor dan sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan duplikasi pick upgitar elektrik diatur dalam Undang-Undang Paten.
Kata Kunci: Teknologi, Industri Musik, Inventor Pick Up Gitar Listrik, Perlindungan

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA

ABSTRAK: Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer,jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Pelanggaran terhadap hakhak onsumen khususnya di dalam transaksi elektronik perlu diatasi dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah agar konsumen dalam melakukan transaksi elektronik mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh ketika mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan yang ditawarkan oleh penjual serta mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam melakukan transaksi elektronik di Indonesia. Tulisan  ini  menggunakan metode penelitian hukum normatif.
Upaya hukum yang dapat di tempuh konsumen ketika mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan yang di tawarkan penjual yaitu melalui pengadilan dan diluar pengadilan, serta perlindungan hukum terhadap konsumen dalam melakukan transaksi elektronik terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Kata Kunci: Transaksi Elektronik, Upaya Hukum, Perlindungan Konsumen

UPAYA MENANGGULANGI “INVESTASI BODONG” DI INTERNET

ABSTRAK: Dengan menggunakan metode penelitian normatif, tulisan ini menelisik tentang “investasi bodong” yang semakin marak terjadi di masyarakat. Bodong disini berarti perusahaan atau barang yang bodong ataupun keduanya yang bodong. Bagaimana pengaturan tentang berinvestasi onlinedan mengetahui upaya untuk menanggulangi “investasi bodong” menjadi tujuan dalam tulisan ini. Di Indonesia pengaturan tentang perlunya sertifikasi dan informasi jelas mengenai barang, syarat kontrak dalam berinvestasi di internet tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena semakin maraknya kasus “Investasi bodong”, sebagai pihak yang berinvestasi haruslah berhati-hati dan teliti sebagai upaya penanggulangan terjadinya “investasi bodong” di internet.
Kata Kunci: “investasi bodong”, penanggulangan

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK

ABSTRAK: Tulisan ilmiah  ini membahas tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam melakukan penanggulangan tindak pidana pencabulan anak di kota denpasar. Tulisan ilmiah ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Masalah yang timbul ditinjau dan dikaji berdasarkan teori-teori atau ketentuan-ketentuan hukum yang mengaturnya dan kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang sebenarnya ada di masyarakat. Adapun jenis pendekatan hukum yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta.  Hasil menunjukan bahwa penanggulangan pencabulan anak dilakukan dengan upaya represif yaitu, penindakan terhadap pelaku pencabulan anak sesuai hukum yang berlaku. Selanjutnya upaya preventif yang bersifat operasional dilakukan razia video porno dan preventif yang bersifat bimbingan dilakukan dengan penyuluhan ke sekolah.  Jadi kesimpulannya disini upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan anak dilakukan dengan dua upaya yakni upaya represif dan upaya preventif.
Kata Kunci: Pencabulan, Anak, Upaya Preventif, Upaya Represif

HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK AKIBAT ADANYA PERCERAIAN (SUATU KASUS DI PN DENPASAR)

ABSTRAK: Pada hakikatnya, perkawinan bersifat kekal artinya berlangsung terus menerus, seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja atau dibubarkan menurut kehendak pihak-pihak. Perkawinan kekal tidak mengenal jangka waktu dan tidak mengenal batas waktu. Meskipun UU RI  No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bersifat mempersulit perceraian,  tetapi  kenyataannya  pada  masyarakat  bahwa  perceraian  sangat  marak  dan cenderung  meningkat  dalam  setiap  tahunnya.  Dampak  sosial  dan  kemanusiaan  yang ditimbulkan  oleh  suatu  perceraian  sangat  besar,  khususnya  bagi  anak-anak  dan  kaum perempuan  yang  mengalaminya  serta  bagi  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara umumnya.  Putusnya  perkawinan  atau  perceraian  akan  mengakibatkan  tidak  hanya perubahan  hak  dan  kewajiban  terhadap  suami  istri,  tetapi  juga  hak  dan  kewajiban terhadap  anak.  Hak  dan  kewajiban  orang  tua  terhadap  anak  akibat  perceraian  adalahlebih  mengutamakan    kepentingan  si  anak  yaitu  diantaranya  anak  berhak  atas pemeliharaan,  pendidikan,  dan  biaya-biaya  kehidupan  secara  keseluruhan  dari  orang tuanya.  Tentang  hak  asuh  anak  secara  bersama  akibat  dari  perceraian,  UU  RI  No.  1 Tahun 1974 atau Peraturan Perundang-Undangan tidak mengatur secara jelas,  hak asuh bersama itu hanya  berdasarkan kesepakatan  antara  penggugat dengan  tergugat, baik itu diungkapkan  secara  lisan  maupun  dibuat  secara  tertulis.  Demi  untuk  menghindari konflk di kemudian hari sebaiknya kesepakatan itu dibuatkan akte otentik.
Kata kunci: Pekawinan, Orang Tua, Anak, Perceraian

TINJAUAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999

ABSTRAK: Skripsi ini mengambil judul:  Tinjauan Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui  Mediasi  Dari  Perspektif  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999. Penelitian dalam penulisan Skripsi ini adalah penulisan Normatif yang membahas dua  permasalahan,  Pertama  tentang  Bagaimanakah  Alternatif  Penyelesaian Sengketa  menurut  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999.  Kedua, tentang Bagaimanakah  proses  Mediasi  sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di Indonesia.
Dunia  bisnis  sangat  menghargai  semua  kemungkinan  penyelesaian sengketa  dan  perlu  bantuan  untuk  menggunakannya  secara  efektif.  Penyelesaian sengketa  dapat  memberikan  perbedaan  yang  nyata  terhadap  produktifitas  dan pelaksanaan bisnis dan juga keuntungan. Hanya sebagian kecil lawyer dan bidang lainnya  yang  mempunyai  pengetahuan  yang  cukup  mengenai  penyelesaian sengketa untuk dapat mendidik klien-klien mereka dan menyarankan agar mereka memanfaatkan  penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  Alternatif  Penyelesaian Sengketa.  Kelihatannya  di  dalam  masyarakat  hanya  sedikit  yang  menyadari kelebihan  dari  penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  ini.  Diperlukan  adanya pendekatan  dua  arah  mendidik  para  praktisi  hukum  dan  masyarakat  bisnis mengenai  penyelesaian  sengketa.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  khusus  untuk Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  ada  4  cara  penyelesaian  sengketa  yaitu Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, dan Konsiliasi.
Pedoman  untuk  kalangan  bisnis  perlu  dikembangkan  agar  dapat memanfaatkan Alternatif Penyelesaian Sengketa secara efektif. Dunia usaha perlu dilatih  mengenai  kekuatan  dan  kelemahan  dari  masing-masing  proses penyelesaian sengketa dan bagaimana dapat memanfaatkan proses-proses tersebut secara  efektif.  Pola  penyelesaian  sengketa  perorangan  diawali  dengan  proses pembentukan  suatu  tim  negosiasi  yang  handal  yang  mana  para  pihak  memiliki strategi yang spesifik sehingga tercapai tujuan dan hal tersebut sangat diperlukan dan dimengerti baik dari kalangan praktisi hukum maupun para pengusaha yang mempergunakan  jasa  mediator  dalam  penyelesaian  sengketa  bisnis  serta  para pengusaha  diharapkan  cerdas  dalam  memilih  pola  penyelesaian  sengketa  yang efektif dan efisien.
Kata  Kunci:  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  Mediasi,  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa

KEDUDUKAN DAN TUGAS KEPALA DESA SEBAGAI HAKIM PERDAMAIAN DESA DI DESA PAKRAMAN TAMAN-TANDA KECAMATAN BATURITI KABUPATEN TABANAN

Abstrak: Dewasa  ini  berbagai  macam  konflik  atau perkara sering  timbul  dalam masyarakat. Seperti masalah ekonomi, politik, agama, suku, golongan, harga diri, dan sebagainya yang kemudian dapat menimbulkan konflik kepentingan. Permasalahan ini yang  sering  di  temukan  di  masyarakat, khusunya  di  Kecamatan  Baturiti  Kabupaten Tabanan. Penyelesaian perkara biasanya dilakukan di hadapan Kepala Desa atau Kepala Rakyat  yang  sering  disebut  hakim  perdamaian  desa. Kepala  desa  sebagai  hakim perdamaian, merupakan tugas  dari  prajuru  desa  pakraman dalam menyelesaikan  dan mendamaikan perkara-perkara yang terjadi di masyarakat, yang diakui keberadaannya dalam  Peraturan  Daerah. Bagaimanakah  kedudukan  dan tugas kepala  desa  sebagai hakim  perdamaian  dan  bagaimana  didalam  pelaksanaanya.  Sesuai  dengan  penelitian yuridis empiris, penyelesaikan  suatu perkara  yaitu melalui  musyawarah  dengan perangkat desa dan memberikan saran-saran sebagai norma hukum yang berlaku dalam masyarakat desanya demi tercapainya kewibawaan, ketertiban dan keamanan desa.
Kata kunci: kedudukan, tugas, hakim perdamaian desa

PENGATURAN BATAS WAKTU PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999

Abstract: This article have title is “The Arrangement of Time Limit of Registration of Fiducia Guarantee in the law number 42 in 1999 on fiducia guarantee”. The issue in this article on how is Arrangement of Time Limit of Registration of Fiducia Guarantee in the law number 42 in 1999 on fiducia guarantee.
This study is normative law research. That is law research that based on secondary data (literature data). The approach have been applied in this study were statue approach that is the law number 42 in 1999 on fiducia guarantee, fact approach, and analytic and conceptual approach. Then analysis technique was by using descriptive, interpretation and argumentation.
The result showed, first: the law number 42 in 1999 on fiducia guarantee start from article 11 until 18. it is not clearly describe on time limit of registration of fiducia guarantee, so that it can arise uncertainty of law. Recommendation can be submitted that in order to demand of law certainty, orderliness, and useful in order to protect the public as user of fiducia guarantee institution, hence limit time of registration of fiducia guarantee need to be arranged strickly in the Law number 42 in 1999 on fiducia guarantee
Keywords: Arrangement of time limit, registration of fiduci, fiducia guarantees

KARAKTER NORMATIF ISI NASKAH AKADEMIK UNDANG-UNDANG

Abstract: The Article 43(3) Act Number 12, 2011 concerning Regulations Makingstipulatedthat theact draft from DPR,  President, or DPD must be accompanied the academic text. However the function was from the obligation enclosed by thesubmitting the academic text still not well understood, so as the academic text was still being considered unimportant and ignored in the submitting act draft. Starting fromthese problems, then the problem that emerged that is what is the normative character of the contents of the academic text according to the law and the doctrine of legal knowledge.
The purposeis tounderstand thecharacter ofthe normativecontent of the academic text according to the law and the doctrine of legal knowledge. The research that used was the juridical  normativeresearch. The legal source took form the regulations, literatures, results of the researches, papers in the seminar, the journals, articles, and reading materials that were linked with the problem that was studied in this research, the dictionaries and the legal encyclopedias.
The use ofthe word'shall' in the regulations, that wordsis usedforthe fulfillment ofa conditionorspecific requirements. If the obligation that was arranged this was not fulfilled, that was relevant did not receive something or the matter that necessarily will be got if the condition or this condition was fulfilled. So the regulation to the Article 43 (3) was valid. The characteristics from the regulation concerning the obligation enclosed the academic text in putting forward the act draft  was to be imperative. The word'shall' bind the DPR, President and DPD to submitting  the academic text. If the academic text was not submitted, then the consequences that the act draftcould not be processed to the further stage.
Keywords: academic texts, normativecharacter,valid

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN BERKAITAN DENGAN PENCANTUMAN DISCLAIMER OLEH PELAKU USAHA DALAM SITUS INTERNET (WEBSITE)

Abstract: This Research is entitled “Legal Protection for Consumers Related to the Inclusion of Disclaimer by Business Owner in Website”. The problems of the present study are: first, how the inclusion of disclaimer in websites in Indonesia is like; second, what the legal protection for consumers related to the inclusion of disclaimer by business owner in websites is like.
The method used in the present study is the normative legal research. The results of the study showed: first, no norm regulating disclaimer in the Act Number 11 of 2008 concerning the electronic information and transaction which specifically regulate activities in the cyberspace. However, if generally viewed from the protection for consumers in the Act Number 8 of 1999 concerning Protection for Consumers, most inclusions of disclaimer in the website is classified as exoneration clausal which is partially prepared by business agents to avoid what they are supposed to be responsible for. Second, the form of legal protection needed by consumers in the internet is still weak. However, the general legal protection for consumers may be provided through: a) Being preventive:  Reliability Certification Board ‘Lembaga Sertifikasi Keandalan’(LSK) which is supposed to give certification for every internet site already regulated by the Regulation of the Republic of Indonesia Number 82 of 2012 concerning the Implementation of Electronic System and Transaction  which is a derivative of Article 10 clause (2) of the Act Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transaction; b) being repressive: through Litigation Lane which may be done by submitting a civil suit and civil sanction based on the Act Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transaction. Another alternative is through the Non Litigation lane, that is, the Arbitrate Lane, which is settled using the Alternative of Dispute Settlement
Keywords: Disclaimer, Legal Protection, Consumer Protection, Website, Electronic Information and Transaction
 
Support : E-JURNAL | PSYCHOLOGYMANIA
Copyright © September 2013. E-JURNAL - All Rights Reserved
Dipersembahkan untuk pembaca dan khalayak ramai
Proudly powered by Blogger