PEMBANGUNAN WILAYAH PESISIR BERORIENTASI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) MELALUI PENGUATAN KOORDINASI FUNGSIONAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) (Studi Kasus di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat)
ABSTRAK: Pembangunan wilayah
pesisir dan perbatasan memiliki banyak tantangan dan permasalahan,diantaranya
adalah ketidakselarasan antara pemerintah pusat dan daerah. Rendahnya nilai
akuntabilitaskinerja pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) adalah salahsatunya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
tingkat penguatan koordinasi fungsional terhadapRKPD yang berorientasi pada
percepatan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitianini
dilaksanakan pada bulan Maret – Juni 2016. Lokasi penelitian di Kabupaten
Sambas yang merupakanwilayah pesisir dan perbatasan dengan potensi sumber daya
perikanan yang cukup besar. Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian
ini. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan angket sebagai alat bantu
pengumpulan data. Informan dipilih secara purposive sampling sebanyak 42 orangpejabat
struktural lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Sambas.
Data kualitatifdianalisis secara deskriptif dan data yang bersifat kuantitatif
dianalisis dengan pendekatan statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pembangunan manusia di Kabupaten Sambas fluktuatif dalam periode 2010 – 2015,
namun secara agregat mengalami peningkatan. Penurunan tingkat kesejahteraandicerminkan
oleh nilai IPM berkorelasi dengan penurunan laju pertumbuhan nilai Produk
DomestikRegional Bruto (PDRB) per kapita. Laju pertumbuhan PDRB sub sektor
perikanan terus meningkatyang menandakan bahwa sub sektor perikanan lebih
stabil dan dapat diandalkan sebagai sub sector unggulan. Hasil analisis
penguatan koordinasi fungsional RKPD menunjukkan bahwa koordinasi lingkupSKPD
di Kabupaten Sambas sudah memiliki kinerja yang baik, yaitu dengan rata-rata
nilai skor secarakeseluruhan adalah 2,32 (77,21%) dan masuk ke dalam klasifkasi
“kuat”. Kinerja yang baik ini dapat menjadi modal utama dalam proses
perencanaan pembangunan Kabupaten Sambas sebagai wilayah pesisir dan perbatasan
sehingga dapat menjadikan Kabupaten Sambas sebagai salah satu wilayah perbatasan
yang berkembang.
Kata Kunci: RKPD,koordinasi
fungsional, pesisir, IPM
Penulis: Suwarli dan Maulana
Firdaus
Kode Jurnal: jpperikanandd170298