PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN
Abstract: Demokrasi Terpimpin
merupakan pemikiran Presiden Soekarno yang dianggap dapat mengatasi segala
kemelut yang di akibatkan oleh sistem multipartai di Indonesia. Banyaknya
partai politik yang saling menjatuhkan dalam kabinet menjadikan pemerintahan
tidak stabil dan menghambat terlaksananya program kabinet. Perpecahan yang
terjadi di dalam pemerintahan karena sistem multipartai ini bahkan lebih parah
dari konflik ras dan keagamaan. Sehingga pembubaran partai adalah agenda utama
dalam menjalankan demokrasi terpimpin.
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah
penelitian ini sebagai berikut: 1) Bagaimana situasi politik di Indonesia pada
masa demokrasi terpimpin, 2) Mengapa setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1960
terjadi pembubaran partai, 3) Apa dampak pembubaran partai bagi kehidupan
politik di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan situasi
politik di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin, untuk menganalisis hubungan
Dekrit Presiden 5 Juli 1960 dengan pembubaran partai, dan untuk menganalisis
dampak pembubaran partai bagi kehidupan politik di Indonesia.
Penelitian sejarah ini menggunakan metode penelitian sejarah meliputi
heuristik, kritik, interpretasi hingga historiografi. Penelitian sejarah yang
benar tidak terlepas dari proses heuristik yakni penelusuran sumber.
Penelusuran sumber primer seperti Perundang-undangan antara lain PP No.6 Tahun
1960, Kepres No.200 tahun 1960, Penpres N0.7 tahun 1960 dan sumber pemberitaan
media cetak sezaman dari surat-surat kabar Bintang Timoer, Abadi, Pikiran
Rakjat, Nasional dan Sket masa pada tahun 1959-1966. Penelusuran sumber
sekunder berupa buku-buku refrensi yang terkait dengan pembubaran partai
politik Masyumi dan PSI pada masa demokrasi terpimpin.
Berdasarkan sumber yang di dapat penelitian ini mendapatkan hasil sebagai
berikut. 1) Situasi politik mengalami kemacetan akibat sistem multipartai yang
menyebabkan sering jatuhnya kabinet, terjadi perbedaan ideologi antara presiden
yang pro PKI dengan Partai Masyumi dan PSI, terjadi kesenjangan ekonomi antara
pusat dan daerah yang menyebabkan peristiwa PRRI 2) Kekuasaan presiden semakin
besar sejak dikeluarkanya Dekrit 5 Juli 1960 sebagai awal demokrasi terpimpin,
presiden membubarkan Partai Masyumi dan PSI yang tidak setuju dengan konsep
demokrasi terpimpin dan beberapa pemimpin terlibat dalam PRRI. 3) Dampak
politik yang ditimbulkan dari pembubaran partai adalah adanya penyimpangan
konstitusi yang dilakukan presiden saat membubarkan Masyumi dan PSI dan semakin
kuatnya pengaruh PKI dalam pemerintahan, dampak ekonomi Indonesia mengalami
devisit anggaran karena banyaknya pengeluaran untuk menumpas anggota PRRI
bersamaan dengan Indonesia keluar dari PBB, sehingga Indonesia tidak mendapat
bantuan investor dan IMF, serta akhirnya pimpinan Masyumi dan PSI yang terlibat
PRRI ditangkap dan pemimpin yang tidak terlibat juga dipenjara.
Penulis: SAPTI EKA PRATIWI
Kode Jurnal: jpsejarahdd160111
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGj4FQv1aMKKBVC4_mesGV_ZBAKWTejNaV2HxifdICn1Si6-Cbih_Nn3RHQNCq1oxvhyRv2U9yPX6t4k-PCOSIkqYXB__v7DbFjwnVn73zgsW72l7sqKX5dvQ2XVxnqcLrw2CvPzs63oA/s320/E+JURNAL.gif)