KEBIJAKAN EKONOMI BENTENG DAN DAMPAKNYA DI SURABAYA TAHUN 1950-1955
Abstract: Perekonomian
Indonesia pada awal kemerdekaan sedikit banyak masih dibawah kendali asing.
Untuk itu pemerintah ingin mewujudkan perekonomian dengan meningkatkan peran
serta rakyat Indonesia atau disebut ekonomi nasional. Untuk mewujudkan ekonomi
nasional tersebut, salah satu upaya pemerintah dengan menerapkan kebijakan
ekonomi Benteng di seluruh Indonesia, salah satunya di kota Surabaya. Surabaya
sebagai kota dagang dan pelabuhan serta kota terbesar kedua Indonesia dengan
adanya kebijakan tersebut tentunya akan mempengaruhi kehidupan ekonomi di
Surabaya. Adapun rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah (1)
Apa yang melatar belakangi dikeluarkannya kebijakan ekonomi Benteng (2)
Bagaimana proses pelaksanaan dari kebijakan ekonomi Benteng di Surabaya (3)
Bagaimana dampak dari kebijakan ekonomi Benteng terhadap pengusaha pribumi dan non-pribumi
di Surabaya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengembangkan wawasan keilmuan
mengenai pengaruh kebijakan ekonomi Benteng terhadap ekonomi dan perkembangan
para pengusaha di Surabaya. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian
ini adalah metode sejarah, yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi
dan historiografi.
Setelah pengakuan kedaulatan, pemerintah menerapkan suatu kebijakan yang
disebut dengan kebijakan ekonomi Benteng. Tujuan kebijakan ini adalah dalam
rangka menciptakan pengusaha pribumi Indonesia dengan pemberian lisensi impor
dan kredit. Para pengusaha di Indonesia tidak berkembang, kedudukannya kurang
mampu dalam menyusun kekuatan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian.
Pengusaha Indonesia umumya berpendidikan rendah sehingga kemajuan dalam
mengembangkan usahanya kurang maksimal. Mereka tidak mampu menghadapi kekuatan
pengusaha-pengusaha Barat yang modalnya besar dan modern. Karena hal itu
pengusaha di Indonesia sangat bergantung pada pemerintah. Kebijakan ekonomi Benteng
difokuskan pada sektor perdagangan impor karena lebih mudah dikendalikan oleh
pemerintah dan paling cocok untuk memajukan pengusaha pribumi karena
membutuhkan modal yang sedikit. Pelaksanaan ekonomi Benteng di Surabaya tidak
jauh berbeda dengan nasional. Kebutuhan untuk impor Benteng di Surabaya hanya
bisa dilayani di KPUI Jakarta karena pada awal penerapannya jumlah importir
Benteng masih sedikit dan agar para importir Benteng bisa lebih mandiri.
Pelaksanaan kebijakan ekonomi Benteng di Surabaya tidak sesuai dengan
yang diharapkan oleh pemerintah. Para pengusaha pribumi tidak mempunyai banyak
pengalaman dan skill serta tidak mampu memanfaatkan dengan baik fasilitas yang
diberikan oleh pemerintah akibatnya banyak bermunculan pengusaha aktentas dan
muncul sistem Ali-Baba. Kebijakan ini juga menimbulkan diskriminasi terhadap
para pengusaha non-pribumi khususnya Tionghoa, mereka kesulitan mengimpor
barang karena lisensi impor hanya diberikan kepada pengusaha pribumi. Meski
dalam pelaksanaannya terjadi banyak penyimpangan, namun berhasil membentuk
pengusaha pribumi yang kuat walupun jumlahnya sedikit
Penulis: SUKAINAH
Kode Jurnal: jpsejarahdd160099
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGj4FQv1aMKKBVC4_mesGV_ZBAKWTejNaV2HxifdICn1Si6-Cbih_Nn3RHQNCq1oxvhyRv2U9yPX6t4k-PCOSIkqYXB__v7DbFjwnVn73zgsW72l7sqKX5dvQ2XVxnqcLrw2CvPzs63oA/s320/E+JURNAL.gif)