DAMPAK EKONOMI AKIBAT KEJAHATAN KORUPSI PASCA REGULASI OTONOMI DAERAH
Abstrak: Otonomi daerah
dianggap oleh pemerintah sebagai obat penawar gejolak politik daerah. Kebijakan
ini dijanjikan sebagai suatu kutub berlawanan terhadap sistem politik dan
struktur keuangan terpusat yang pernah diterapkan sebelumnya. Akan tetapi
harapan ini malah berujung kepada pergeseran korupsi yang semula berada di
pusat beralih ke daerah, sehingga berdampak ekonomi bagi peningkatan
kesejahteraan rakyat daerah. Seperti munculnya modus-modus baru, baik dengan
memanipulasi pengeluaran daerah maupun memotong secara ilegal pendapat daerah.
Penulis: Nur Rohim
Kode Jurnal: jpantropologidd140133
