Pengaruh Kepemimpinan dan Kebijakan Ketenagakerjaan Pemerintah Daerah Terhadap Disiplin dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Perusahaan Garmen di Kota Denpasar
ABSTRAK: Untuk meningkatkan
produktivitas tenaga kerja pada perusahaan garmen di Kota Denpasar, maka ada
berbagai variabel yang dapat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja, baik
variabel internal maupun variabel eksternal. Berdasarkan analisis model
persamaan struktural dengan menggunakan SPSS ver. 10. dan AMOS ver. 4.1, di
dapat kesimpulan, yakni: (1) Kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan
terhadap Disiplin Tenaga Kerja pada perusahaan garmen. (2) Kepemimpinan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produktivitas Tenaga Kerja pada perusahaan garmen. (3) Kebijakan
Ketenagakerjan Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Disiplin Tenaga Kerja pada perusahaan garmen. (4) Kebijakan Ketenagakerjaan
Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produktivitas
Tenaga Kerja pada perusahaan garmen. (5) Disiplin Tenaga Kerja berpengaruh
positif dan signifikan terhadap Produktivitas Tenaga Kerja pada perusahaan
garmen. (6) Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja perusahaan garmen, dapat dilakukan
melalui peningkatan Disiplin Tenaga Kerja dan adanya Kebijakan Ketenagakerjaan
Pemerintah Daerah yang kondusif serta pemantapan pelaksanaan Kepemimpinan
Perusahaan Garmen. (7) Dari keenam kesimpulan tersebut dapat disusun kesimpulan
umum bahwa: peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja, dapat dilakukan
melalui peningkatan Disiplin Tenaga Kerja
serta Peningkatan Disiplin Tenaga Kerja dapat dilakukan melalui pelaksanaan Kebijakan Ketenagakerjaan Pemerintah
Daerah, dan memantapkan Kepemimpinan (transformational leadership). Untuk itu disarankan: (1) Disiplin Tenaga Kerja harus ditingkatkan
melalui penciptaan kebijakan ketenagakerjaan yang kondusif serta adanya
kepemimpinan transformasional. (2) Masing – masing perusahaan garmen harus menciptakan dan
membangun disiplin kerja yang kuat. (3) Untuk setiap pimpinan perusahaan dan
seluruh tenaga kerja hendaknya diberikan
sosialisasi tentang Kebijakan Ketenagakerjaan Pemerintah Daerah, sehingga
manajemen perusahaan dapat melaksanakan fungsi manajemen dengan baik dan harus
menerapkan prinsip tranparansi. (4) Untuk para peneliti selanjutnya, hendaknya
dapat melaksanakan penelitian lebih rinci tentang produktivitas tenaga kerja
dengan menambah variabel serta indikator yang diperlukan.
Penulis: Wayan Gede Supartha
Kode Jurnal: jpmanajemendd070096
