Model Penyelesaian Konflik Kewenangan dalam Hal Timbulnya Dampak Dumping Limbah Batu Bara: Studi Kasus pada Pemda Kota Bengkulu dengan Pemda Kabupaten Bengkulu Tengah
Abstrak: Penelitian ini
difokuskan pada model penyelesaian konflik kewenangan terhadap timbulnya dampak
dumping limbah batu bara studi kasus pada Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu
dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Tengah: pertama, bagaimana dampak
kerusakan yang terjadi akibat dari pencemaran di daerah hilir aliran Sungai
Bengkulu; kedua, bagaimana tindakan pencegahan yang dilakukan terhadap
perluasan dampak pencemaran bagi perusahaan di daerah hulu sungai Bengkulu; dan
ketiga, bagaimana konsep ideal pencegahan perluasan dampak pencemaran yang
seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu. Penelitian ini
menggunakan pendekatan normatif-sosiologis, menggunakan data hasil studi
lapangan, dan melakukan studi kepustakaan. Studi ini menyimpulkan bahwa:
pertama, ada beberapa dampak yang diakibatkan dari pencemaran limbah batu bara,
diantaranya dampak terhadap kerusakan ekosistem sungai, dampak terhadap kondisi
air (PDAM Kota Bengkulu), efek domino yang terjadi di hilir sungai, dan dampak
terhadap estetika lingkungan; kedua, tindakan pencegahan yang dilakukan
terhadap perluasan dampak pencemaran bagi perusahaan di daerah hulu Sungai
Bengkulu masih terbatas pada instrumen perizinan saja, tidak menitikberatkan
pada pengawasan yang lebih ketat; ketiga, konsep ideal pencegahan perluasan
dampak pencemaran yang seharusnya dilakukan adalah dengan melibatkan berbagai
pihak terkait, seperti pemerintah, masyarakat, dan stakeholder yang dimotori
oleh pemerintah provinsi karena konflik kewenangan ini menyangkut dua wilayah
administratif yang berbeda.
Kata Kunci: konflik
kewenangan, dampak dumping, pencemaran lingkungan, kerusakan ekosistem sungai,
limbah batu bara
Penulis: J. T. Pareke, David
Aprizon Putra
Kode Jurnal: jphukumdd140649
