PERANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK UNTUK MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DI PEMERINTAHAN PROVINSI BALI
Abstract: Dalam penelitian ini
penulis mencoba untuk mengkaji tentang peranan pejabat pengelolainformasi dan
dokumentasi (PPID) dalam keterbukaan informasi publik untuk
mewujudkankepemerintahan yang baik (good govenrnance). Ada dua permasalahan
yang dikaji. Pertama,proses pembentukan PPID dan yang kedua, konsekuensi
yuridis keterlambatan pembentukanPPID dan faktor-faktor penghambatnya dalam
mewujudkan kepemerintahan yang baik (goodgovernance). Penelitian ini dilakukan
dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris.Maka data-data yang
diperoleh melalui dua cara yaitu data primer diperoleh langsung dilapangan dan
data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Adapun hasil
penelitiansebagai berikut bahwa pembentukan PPID di pemerintahan Provinsi Bali
mengalamiketerlambatan selama 2 tahun dalam pembentukanannya, Adapun
konsekuensi yuridis dan faktorpenghambat dalam pembentukan PPID yaitu tidak
efektifnya pemberlakuan Undang-UndangNomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan
informasi publik (UU KIP) dan faktornya adalahtidak adanya kepastian hukum
mengenai struktur posisi penempatan PPID.Kata kunci: keterbukaan informasi
publik dan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi
Penulis: I Gede Sarta, I Wayan
Parsa, Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati
Kode Jurnal: jpadministrasinegaradd150854
