DISKURSUS KAMPUNG WISATA (STUDI KASUS DISKURSUS PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG WISATA KUNGKUK, DESA PUNTEN, KECAMATAN BUMIAJI, KOTA BATU)
ABSTRACT: Penelitian ini
mengkaji tentang diskursus kampung wisata, khususnya proses awal perencanaan
hingga pelaksanaan Kampung Wisata Kungkuk (KWK) di Desa Punten Kecamatan
Bumiaji Kota Batu. Penelitian ini menggunakan teori Diskursus yang dikemukakan
oleh Jurgen Habermas. Diskursus merupakan bentuk tindakan
komunikatif-intersubjektif yang argumentatif, kritis, dan terbuka untuk
mencapai sebuah konsensus dalam sebuah sistem dan lebenswelt. Adapun metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan
studi kasus jenis perjodohan pola dan deret waktu. Teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, didapatkan 3 hasil penelitian,
pertama, pembentukan KWK tahun 2007 tidak komunikatif kepada masyarakat Kungkuk
secara utuh karena hanya melibatkan penggagas saja yaitu pihak perhotelan dan
beberapa anggota masyarakat. Komunikasi di tingkat penggagas berjalan komunikatif-diskursif karenan ditunjang lebenswelt mereka mengenai
pertanian yang tak mengetahui pariwisata sehingga mempertanyakan pembentukan
KWK. Selanjutnya terjadi
permasalahan karena lebenswelt ketua
KWK adalah pembangunan itu selalu dibuktikan dengan keberadaan bukti fisik
sarana prasarana, namun tertipu oleh bantuan dana parpol yang tidak
terealisasi akhirnya KWK berhenti tahun
2009-2011. Kedua, pemerintah membentuk Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) tahun
2010. Pemilihan Dusun Kungkuk sebagai kampung wisata oleh Kepala Dinas
Pariwisata bermakna ganda, satu sisi secara birokratis kepala dinas memiliki
wewenang untuk membangun desa wisata tertentu, sisi yang lain lebenswelt beliau
sebagai warga Desa Punten yang ingin memprioritaskan pembangunan wisata desanya
sendiri terlebih dahulu. Ketiga, program KWK tidak melibatkan POKDARWIS,
seharusnya program wisata di desa secara prosedural melalui POKDARWIS, sehingga
pemerintah yang memutus tindakan komunikatif para stakeholders.
Penulis: ATANTIA RISKY ANANDA
Kode Jurnal: jpsosiologidd150238
