PENGENTASAN PENDUDUK MISKIN SEBAGAI REFLEKSI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH JAWA BARAT
Abstrak: Pengentasan penduduk
miskin merupakan masalah yang cukup serius bagi Jawa Barat. Data empirik berupa
indikator yang paling sering dipergunakan untuk mengukur intensitas kemiskinan
head count ratio dan poverty gap index menjelaskan jumlah dan tingkat
kemiskinan penduduk bervariasi secara signifikan antar daerah kabupaten dan
kota. Krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 menyebabkan
merosotnya kemampuan daya beli penduduk. Pada periode 1996-1999, persentase
penduduk miskin meningkat tajam, namun pada tahun 2004 menurun, sejalan dengan
implementasi program nasional. Pemerintah menyediakan paket JPS (Jaring
Pengaman Sosial) meliputi penyediaan kebutuhan pokok dan pengembangan usaha
untuk keluarga miskin. Data empirik juga memperlihatkan tingkat partisipasi
pendidikan menurun dalam kurun waktu tersebut. Walaupun persentase penduduk
miskin mengalami penurunan, masih tetap tinggi dan pola yang terjadi tetap sama
yaitu persentase penduduk miskin di perdesaan lebih besar dibanding perkotaan.
Keadaan ini disebabkan karena masih rendahnya kinerja manajemen publik. Sejalan
dengan desentralisasi yang dibawakan oleh otonomi daerah pada tahun 1999
seharusnya kinerja elit lokal (local-state actors) meningkat secara signifikan
dalam mengimplementasikan progarm-program kemiskinan secara efisien dan akuntabel.
Padahal,Indonesia meletakkan prinsip dasar kebijakan publik bahwa sumberdaya
manusia bukan saja sebagai alat, namun juga sebagai tujuan.
Penulis: Erlis Karnesih
Kode Jurnal: jpsosiologidd050028
