PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERIMBANGAN KEUANGAN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUSKESMAS: STUDI KASUS KOTA BANJAR PROPINSI JAWA BARAT
ABSTRAK: Pemerintah Kota
Banjar dalam memberikan
pelayanan kesehatan masih tergantung
kepada kebijakan perimbangan
keuangan, karena terbatasnya sumberdaya yang
di miliki. Implementasi
kebijakan perimbangan keuangan
yang belum optimal dengan indikasi terbatasnya kemampuan sumberdaya
manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas yang memperlihatkan
kecenderungan pengaruh yang
terbesar dalam dimensi
implementasi kebijakan. Keterbatasan
kemampuan dalam mengelola sumber
daya baik sumberdaya
alam maupun sumberdaya manusia sangat
tergantung kepada kemampuan
keuangan daerah sendiri
dalam pembiayaan penyelenggaraan otonomi
daerahnya. Metode penelitian
yang digunakan dalam penelitian
ini adalah metode
eksplanasi, dengan sample
gugus bertahap (Cluster sampling),
pengambilan sampel dilakukan
secara bertahap berdasarkan wilayah-wilayah administratif
yang terdapat pusat
pelayanan kesehatan dengan metode
acak sederhana (Simple
Random Sampling). Pengolahan data
diuji dengan menggunakan
Structure Equation Modeling
(SEM) dengan suatu prosedur yang di dasarkan pada Methods of Succesive
Interval. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa implementasi
kebijakan perimbangan keuangan dalam pelaksanaan
otonomi daerah yang
didasarkan pada dimensi
komunikasi, sumberdaya, disposisi/sikap pelaksana dan struktur birokrasi
secara bersama-sama atau tersendiri secara
signifikan mempengaruhi kualitas
pelayanan kesehatan. Dimensi dukungan
merupakan dimensi yang
paling besar pengaruhnya
terhadap peningkatan
pelayanan kesehatan diikuti
dengan struktur birokrasi,
sumberdaya dan komunikasi.
Penulis: M. Arry Djauhari
Kode Jurnal: jpsosiologidd100099
