PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DI KABUPATEN SAMOSIR
Abstrak: Pelaksanaan pemungutan
BPHTB setelah menjadi
pajak daerah diharapkan
akan menjadi salah
satu sumber Pendapatan Asli
Daerah yang cukup
potensial bagi daerah,
dibandingkan dari keseluruhan penerimaan pajak-pajak
daerah yang telah
ada selama ini.
Namun dalam pelaksanaannya, pemungutan BPHTB setelah
menjadi pajak daerah
menyebabkan pendapatan daerah
dari BPHTB menjadi
menurun, sehingga diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk perbaikan
kedepannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan
pemungutan BPHTB setelah
menjadi pajak daerah
di Kabupaten Samosir. Berkenaan dengan penelitian ini,
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang
berfokus pada permasalahan
yang diuraikan pada
bab I tesis
ini. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan
wawancara semi terstruktur, observasi dan kajian dokumentasi.
Pemerintah Pusat perlu
merevisi Undang-Undang No.
28 Tahun 2009
dengan memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam menetapkan
NPOPTKP dan Pemerintah Daerah dapat meningkatkan pendapatan dengan melakukan
intensifikasi dan ekstensifikasi.
Penulis: Silvia Christina
Panggabean
Kode Jurnal: jpadministrasinegaradd150537
