Akibat Hukum Pengulangan Pemilukada Pati Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHPU.D-IX/2011
Abstrak: Pemilukada langsung
merupakan salah satu langkah maju dalam mewujudkan demokrasi dilevel lokal.
Namun tentunya Pemilukada langsung sebagai hajatan demokrasi ditingkatan lokal
akan menghadapi berbagai persoalan yang amat pelik, hal itu terjadi manakala realitas
politik tidak berjalan sesuai dengan substansi dan cita-cita politik itu
sendiri. Fakta tersebut sesuai dengan adanya kejadian pengulangan Pemilukada
Pati berdasarkan Keputusan MK No 82/Phpu.D-Ix/2011.
Pokok permasalahan yang perlu dipecahkan dalam penelitian ini adalah
Apakah yang menjadi ide dasar dari Pelaksanaan Pengulangan Pemilukada Pati
Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 , Bagaimana
pelaksanaan pengulangan Pemilukada Pati Berdasarkan Keputusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 dan Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari
keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 terkait masalah
pengulangan Pemilukada di kabupaten Pati.
Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Data yang
diperlukan adalah data primer maupun data secunder. Metode analisis data yang
dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu
analisis yang dilakukan dengan memahami dan menyusun data yang telah diperoleh
secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah atau keadaan
yang diteliti.
Dampak yang telah ditimbulkan akibat dari pelaksanaan Pemilukada Pati
secara positif diantaranya Pemilukada ulang 26 Juli 2012 merupakan bagian dari
proses pendidikan politik yang ada dan dijalankan di kabupaten Pati sedangkan
dampak negatif salah satunya adalah tidak adanya amar putusan untuk melakukan
proses tahapan pengulangan Pemilukada secara utuh menjadikan tidak adanya
tahapan bagi pasangan calon Imam Suroso untuk melakukan kesempatan sosialisasi
kepada masyarakat yang nampaknya cukup tidak ada keadilan.
Penulis: masmuah, Sukresno
Kode Jurnal: jpantropologidd130054
