TINJAUAN HUBUNGAN OPINI WTP BPK DENGAN KASUS KORUPSI PADA PEMDA DI INDONESIA KAJIAN MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH, HUBUNGAN ANTARA MASYARAKAT, PEMERINTAH DAN PEMERIKSA (AUDITOR)
Abstract: Pemeriksaan BPK yang
bebas dan mandiri adalah salah satu asas pengelolaan keuangan negara merupakan
tugas yang memerlukan integritas yang tinggi, kenyataan banyak dijumpai pada
pemeriksaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia tidak sesuai dengan aturan,
hal ini terbukti bahwa hasil pemeriksaan dengan opini WTP terhadap pemerintah
daerah ternyata masih banyak juga kasus-kasus korupsi di daerah tersebut.
Tuntutan agar dana publik harus dipertanggung jawabkan ini menunjukkan
adanya hubungan antara masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah sebagai
agen. Pengelolaan keuangan negara merupakan jenis pengelolaan keuangan
organisasi sektor publik harus diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan
bertanggung jawab dengan asas pengelolaan tahunan, universalitas, kesatuan dan
asas spesialis. Sebenarnya apa yang
telah terjadi pada sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia,
belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan (sesuai aturan). Hasil
pemeriksaan BPK telah membuktikan temuan kasus tentunya mempengaruhi
pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia yang berlangsung kurang
baik.
Penulis: YUSWAR EFFENDY
Kode Jurnal: jpmanajemendd130775
Pesan jurnal yang anda butuhkan disini.... >>> KLIK DISINI <<<
