IDENTIFIKASI FISIK ARSITEKTUR KAWASAN PERMUKIMAN ETNIS TEPI SUNGAI MUSI KOTA PALEMBANG BERDASARKAN ASPEK PERATURAN
ABSTRAK: Wujud arsitektur
permukiman di tepi
sungai merupakan representasi
nila-nilai perilaku masyarakat yang tinggal di tepi sungai dengan
berbagai aspek kehidupan yang melatarbelakangi
seperti politik, ekonomi,
sosial, dan budaya.
Sejarah menyebutkan bahwa kebijakan
mengenai kawasan permukiman
di Indonesia sudah
dimulai sejak masa Pra-Kolonial,
kemudian berlanjut pada
masa Pemerintahan Kolonial
Belanda, hingga pada masa
Pemerintahan Republik Indonesia.Kebijakan pada
masa Pra-Kolonial dan masa
Kolonial Belanda lebih
menekankan fungsi sungai
sebagai kekuatan politik, ekonomi, sosial,
dan budaya. Sedangkan
pada masa Pemerintahan
Republik Indonesia, kebijakan lebih
didasarkan pada fungsi
ekologis sungai yang
dirumuskan dalam peraturan
mengenai garis sempadan sungai. Kebijakan ini
menyatakan bahwa seluruh
bangunan yang berada
di dalam garis sempadan sungai harus ditertibkan agar
aktifitas manusia dan fungsi sungai tidak saling terganggu. Dalam
kesehariannya, aktifitas masyarakat
tepi sungai tidak
dapat dilepaskan dari keberadaan
sungai. Secara tidak
langsung, kebijakan ini
akan menghilangkan tradisi bermukim
masyarakat tepi sungai.
Padahal tradisi bermukim
di tepi sungai ini
merupakan salah satukekhasan
yang menjadi identitas
lokal masyarakat Indonesia
sebagai negara maritim. Dapat
dilihat bahwa aspek
politik berperan penting
dalam proses penataan lingkungan fisik
dan bangunan permukiman
di tepi sungai.
Manifestasi kekuasaan di dalam
arsitektur dapat ditelaah
melalui aspek power,
program, text, dan
place seperti yang diungkapkan
oleh Kim Dovey.
Arsitektur permukiman di
tepi sungai juga
dapat ditelaah melalui indikator
desain riverfront yang
nantinya dapat digunakan
sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan kawasan permukiman di tepi
sungai.
Penulis: Dr.Purnama Salura
Kode Jurnal: jptindustridd140347