PELAKSANAAN PELAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERHUBUNGAN LAUT DI KABUPATEN LAMONGAN (STUDI DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMONGAN)
Abstract: Kabupaten Lamongan
merupakan daerah otonom dengan mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan.
Pelaksanaan pelayanan perhubungan laut tidak lepas dari suatu permasalahan yang
dihadapi oleh pemerintah daerah sebagai pelaksana pelayanan. Sehingga
pengaruhnya berdampak pada hasil pelayanan yang diberikan. Pelaksanaan
pelayanan penerbitan Pas Kecil dan Sertifikat Kesempurnaan Kapal tidak selalu
dapat dilakukan berdasarkan standar operasional prosedur karena keterbatasan
suatu fasilitas pendukung. Seharusnya sebagai daerah otonom dengan kemandirian
dan kewenangannya harusnya diimbangi dengan ketercukupinya suatu sumber daya.
Penulis: Linda Rizqy
Kode Jurnal: jpadministrasinegaradd140292
