PENERAPAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD) KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
ABSTRACT: Akuntansi pemerintahan,
termasuk di dalamnya
akuntansi untuk organisasi
nirlaba (organisasi nonprofit), adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga
lainnya. Penelitian ini menggunakan informasi dari sistem pencatatan dan
pelaporan akuntansi pendapatan dan data kuantitatif berupa laporan keuangan
dalam hal ini laporan realisasi anggaran DPPKAD Pemkab Talaud. Semua penerimaan
daerah untuk pelaksanaan urusan Pemda dikelola dalam APBD dan PP No.24 Tahun
2005 tentang SAP yang memberikan deskripsi cukup jelas mengenai pendapatan.
Dalam SISDUR secara operasional, Pemkab Talaud menggunakan aplikasi SIMDA
dilakukan melalui proses pada sistem yang selanjutnya langsung memproses
laporan keuangan. Pemkab Talaud telah mencatat dan melaporkan seluruh pendapatan
daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni PP No.24 tahun 2005 dan
Permendagri 13 tahun 2006 dan Permendagri 59 tahun 2007. Dalam pelaksanaan
otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting
dibandingkan dengan sumber-sumber diluar PAD. Ketika suatu daerah memiliki PAD
yang besar dan selalu meningkat setiap tahunnya, maka daerah tersebut sudah
dapat memaksimalkan kemampuan daerahnya. Selain itu, perlu adanya SDM yang memiliki spesialisasi dalam pencatatan
dan pelaporan keuangan SKPKD. SDM ini dapat diperoleh dengan perekrutan pegawai
dengan kualifikasi dibidang akuntansi yang memadai dan sebaiknya diberikan
bimbingan serta pelatihan teknis kepada SDM yang ada.
Penulis: Socrates
Lalombombuida, Jantje Tinangon, Heince Wokas
Kode Jurnal: jpmanajemendd140331