EVALUASI KEBIJAKAN BEROBAT GRATIS DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROPINSI JAMBI
ABSTRAK: Pada
era Desentralisasi Pemerintah
Daerah memilki kewengan lebih
luas dalam memilih
bentuk kebijakan yang sesuai
dengan kebutuhan daerah.
Berlandaskan hal itu Pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Timur
menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 04 tahun 2005 tentang
Pembebasan biaya berobat di Puskesmas dan Puskes-mas Pembantu.
Permasalahan yang ada
adalah sumber dan alokasi pembiayaan untuk mendukung
Kebijakan tersebut. Selain itu juga ketepatan sasaran dari program yang
dibiayai Pemerin-tah. Untuk itu perlu evaluasi sehingga didapat suatu fakta
yang dapat digunakan untuk
perbaikan dimasa yang
akan datang. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui mekanisme
pembiayaan,ketepatan sasaran dan
efisiensi dari kebijakan.
Metode: Rancangan penelitian
ini adalah Studi
kasus dengan jenis eksplanatori
melalui pendekatan kuantitatif dan
kualitatif. Unit analisis adalah
Pemerintah Daerah, Puskesmas
dan Puskesmas Pembantu. Subyek
penelitian adalah Anggota DPRD, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala
Bappeda, Kepala Puskesmas,
Petugas Puskesmas /Pustu dan masyarakat. Besar sampel untuk mengukur ketepatan sasaran
ditentukan dengan stratified
sampling. Pur-posive Sampling
digunakan untuk metode
kualitatif. Metode pengumpulan
data dengan isian kuesioner, wawancara mendalam dan ceklist dokumen. Data
dianalisis secara kualitatif dan diperkuat dari
data kuantitatif dalam bentuk
proporsi.
Hasil: Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengaloka-sikan biaya
dalam bentuk dana
operasional puskesmas dan alokasi
obat serta Insentif.
Lambatnya waktu realisasi
dana sehingga puskesmas memakai
sumber alternatif yaitu
dana Askseskin. Dana Operasioanal
kurang mendukung untuk
pela-yanan gratis sementara
tidak ada pemisahan
yang jelas antara pengguna askeskin
dan gratis. Hal
ini menimbulkan tumpang tindih biaya yang berpotensi
inefisiensi. Regulator Kurang mela-kukan
pengawasan dan pembinaan.
Komposisi pengguna layanan
sebagian besar adalah masyarakat non-miskin. Masyarakat miskin lebih banyak
memanfaatkan pelayanan gratis di Pustu jika
dibanding puskesmas.
Kesimpulan: Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum menerapkan prinsip jaminan kesehatan
yang baik dalam pembiayaan kesehatan untuk mendukung
kebijakan berobat gratis. Misalokasi
terjadi karena masyarakat
non-miskin lebih banyak mengakses layanan
gratis. Kenyataan tersebut
menimbulkan besarnya potensi inefisiensi dalam penggunann dana
pemerintah.
Kata Kunci: Kebijakan berobat gratis, Pembiayaan,
Ketepatan sasaran dan efisiensi
Penulis: Hendriyanto, Julita
Hendrartini, Juanita
Kode Jurnal: jpkesmasdd130162
