ANALISIS KEBIJAKAN DALAM MENGATASI KEKURANGAN BIDAN DESA DI KABUPATEN NATUNA
ABSTRAK: Kondisi geografis kepulauan, yangtidak
di-imbangi dengan pembangunan di bidang kesehatan berdampak terhadap jumlah
dan ketersediaan bidan
desa di Kabupaten Natuna. Rasio
bidan desa dibandingkan
jumlah desa belum memenuhi standar
Departemen Kesehatan. Masih
terdapat sekitar 13 desa dari 51 desa yang belum terdapat tenaga bidan membutuhkan
tenaga bidan karena letaknya di pulau-pulau ter-pisah dari
ibu kota kecamatan,
sehingga mempengaruhi akses masyarakat untuk
mendapatkan pelayanan kesehatan.
Salah satu upaya yang
dilakukan pemerintah daerah
adalah menarik minat tenaga
bidan melalui berbagai
strategi dan kebijakan
di berbagai bidang, diantaranya
pembiayaan, pemberian insentif, regulasi, organisasi
dan perilaku stakeholder.
Tujuan penelitian:Untuk menganalisis
kebijakan dalam mengatasi kekurangan
bidan desa di
Kabupaten Natuna.
Metode: Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan rancangan studi
kasus menggunakan metode
kualitatif. Studi kasus dalam
penelitian ini adalah
studi kasus tunggal
holistik. Informan
penelitian ini adalah
Kepala Dinas Kesehatan,
Kabid. Pemberdayaan dan Promosi
Kesehatan, Kasubag. Umum
dan Kepegawaian, Kepala BKD, Kepala Bapeda, DPRD Komisi Dua, kepala puskesmas,
bidan desa, dan
kepala desa. Rancangan studi kasus bertujuan untuk
mengetahui kebijakan dalam meng-atasi
kekurangan bidan desa
di Kabupaten Natuna.
Hasil Penelitian: Kebijakan
pembiayaan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran
kesehatan kurang dari
15%, belum ada kebijakan
pembiayaan dalam mengatasi
kekurangan bidan desa, hanya
sekitar 3-4% digunakan
untuk peningkatan kapa-sitas
tenaga kesehatan. Pemberian
insentif bagi bidan
desa masih relatif kecil
apabila dibandingkan dengan
insentif yang ditetapkan oleh
Depkes. Belum ada regulasi khusus dari peme-rintah daerah,
sehingga kebijakan ini
belum optimal. Dalam tingkat
organisasi peran hubungan
stakeholder sesuai dengan tugas
dan kewenangannya, meskipun
keputusan akhir ter-gantung kepada DPRD dan kepala daerah. Perilaku rendahnya minat bidan
bekerja di Natuna
disebabkan kondisi geografis Natuna yang
berupa kepulauan.
Kesimpulan: Kebijakan pemerintah
daerah dalam bidang pembiayaan, insentif,
organisasi, regulasi, dan
perilaku, dalam mengatasi
kekurangan bidan desa belum optimal,
karena belum ada kebijakan khusus dari
pemerintah daerah dalam menangani kekurangan
bidan desa, Disamping
itu juga karena
rendahnya minat bidan
bekerja di Natuna.
Penulis: Imam Syafari, Dwi
Handono Sulistyo, Kristiani
Kode Jurnal: jpkesmasdd130167
