BIROKRASI TRADISIONAL DARI SATU KERAJAAN DI SUMATERA : HARAJAON BATAK TOBA
ABSTRACT: Penelitian ini
berangkat dari tesis yang mengatakan bahwa tanah Batak makmur tanpa satu
kerajaan yang melindungi dan memerintah. Kalaupun ada “raja” dan “kerajaan” di
tanah Batak, ia tidak berkedudukan dan tidak memiliki kekuasaan seperti seorang
raja atau kerajaan-kerajaan di daerah lain seperti di Jawa. Tetapi sebaliknya,
ada pandangan bahwa tidak pernah ada masyarakat tanpa pemerintahan. Manakala
seseorang mengkaji masyarakat, ia menemukan unit politik atau pemerintahan.
Pranata politik (pemerintahan) itulah yang mengontrol dan menjaga pengelompokan
yang lebih besar, yakni masyarakat tadi. Semua masyarakat politik memiliki
pemerintahannya dengan birokrasinya sendiri yang diperlukan untuk mengatur
hidup bersama dari masyarakat, mengatur kepentingan masyarakat, meningkatkan
standar kehidupan masyarakat dan mendistribusikan penghasilan secara lebih
merata, atau meningkatkan pengaruh warga terhadap pemerintah mereka dan
sekaligus mencipakan ketertiban sosial.
Beranjak dari pendapat terakhir, maka penelitian ini dilakukan untuk
mencari jawaban tentang masyarakat Batak Toba apakah memiliki birokrasi
pemerintahan kerajaan tradisional. Data yang akan dikumpulkan terkait dengan
dengan penciri utama birokrasi pemerintahan kerajaan. Penelitian dilakukan
dengan penelitian deskriptif-kualitatif. Data bertsumber dari dongeng-dongeng
suci yang hidup dalam masyarakat Batak Toba tradisional yang didapatkan dengan
metode dokumenter dan wawancara mendalam. Data tersebut kemudian direduksi,
disajikan, dan disimpulkan atau diverifikasi. Juga menggunakan trianggulasi
analisis data yaitu the narrative analysis (analisis naratif) dan the
illustrative method (metode ilustratif); content analysis (analisis isi), analisis
wacana dan penafsiran teks serta semiotic analysis (analisis semiotik).
Dari hasil penelitian ditemukan bahwa masyarakat Batak Toba telah
memiliki pemerintahan kerajaan tradisional. Pemerintahan kerajaan tradisional
Batak Toba memiliki ideologi, struktur, aparatur dan aturan hukum sebagai
penciri utama dari birokrasi pemerintahan kerajaan. Ideologi dalam bentuk
komunalitas; struktur dalam bentuk territorial-fungsional, aparatur yang
mengatur adat, ekonomi, pertahanan, keuangan, keadilan dan agama; dan aturan
hukum sebagai pegangan dalam berpemerintahan terkait erat dengan nilai-nilai
budaya kultural tradisional Batak Toba. Birokrasi pemerintahan kerajaan
tradisional Batak Toba tidak feodalistis sehingga berbeda dengan birokrasi
pemerintahan kerajaan tradisional dalam masyarakat lain seperti
kerajaan-kerajaan di Jawa yang feodalistis. Secara kultural, setiap masyarakat
tradisional memiliki karakteristik sendiri bermasyarakat dan berpemerintahan.
Karena itu tata pemerintahan tradisional Batak Toba akan berbeda dengan tata
pemerintahan masyarakat tradisional lainnya.
Penulis: Ulber Silalahi
Kode Jurnal: jpadministrasinegaradd120088
