Abstrak: Kebijakan-kebijakan
yang tidak sejalan dengan Otonomi Khusus berdasarkan Undang-undang Nomor 21
tahun 2001 masih terus berlangsung di tanah Papua, pemberdayaan masyarakat
masih sangat terbatas, sementara dialog budaya, restrukturisasi format-format
kebijakan tidak kunjung dilakukan sehingga tujuan untuk membangun Papua Baru
yang lebih adil, lebih bermartabat dan lebih sejahtera belum dapat diwujudkan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejumlah unsur budaya
kelompok-kelompok etnis yang berperan dalam kepemimpinan birokrasi pada
Pemerintah Daerah Provinsi Papua. Metode Kualitatif yaitu interaksionis
simbolik menggunakan perspektif fenomenologis digunakan untuk memahami
penelitian ini. Dipilih 10 orang informan kunci dari tokoh-tokoh Papua yang
terdiri dari 4 (empat) orang birokrat senior, 2 (dua) orang peneliti dan 4
(empat) orang intelektual. Bersama informan kunci tersebut dikaji pendapat,
pengalaman mereka. Selain itu observasi dan pengalaman pribadi peneliti dalam
birokrasi pemerintah dan studi kepustakaan memperkaya penelitian ini. Hasil
penelitian ini memberikan kontribusi pada teori Peningkatan Kapasitas Birokrasi
Pemerintah. Proposisi yang dihasilkan yaitu 1. ”Semakin peduli terhadap
kelompok etnis di Papua dan memahami budayanya, maka kebersamaan dan kesatuan
dapat diwujudkan”. 2. ”Semakin kuat peran pemimpin tradisional kedalam kepemimpinan
formal, maka pelaksanaan tugas menjadi tidak efektif dan efisien”. 3. Semakin
pemimpin tidak memahami tugas dan tidak memahami budaya kelompok etnis
dilingkungannya, maka muncul perilaku menyimpang dan manajemen organisasi tidak
berjalan baik”. 4. ”Jika pemimpin mentaati peraturan, norma-norma organisasi,
memperhatikan budaya kelompok masyarakat, maka tata kelola manajemen organisasi
dapat berjalan secara efektif dan
efisien”.
Kata Kunci: budaya,
kesehargaan, kepemimpinan efektif efisien dan penguatan kapasitas birokrasi
Penulis: Tedjo Soeprapto
Kode Jurnal: jpmanajemendd130020
Atau download gratis di bawah ini:
Artikel Terkait :
