EVALUASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS PEMBANTU DI PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
ABSTRAK: Sasaran pembangunan kesehatan
adalah meningkatkan derajad kesehatan
masyarakat melalui peningkatan akses
masyarakat terhadap pelayanan
kesehatan. Salah satu strategi
adalah dengan mendekatkan
sarana pelayanan kesehatan kepada
masyarakat yaitu dengan pembangunan pustu
didaerah terpencil di
seluruh Kabupaten /Kota di
Propinsi Kalimantan Tengah. Propinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah penduduk sebanyak 1.958.428 jiwa,
terdiri dari 14 Kabupaten / Kota, 1348 desa, memiliki 805 pustu. Ini
berarti hanya sebesar 59%
atau setengah jumlah
des a yang mempunyai sarana
pelayanan kesehatan berupa
pustu.
Tujuan Penelitian: Tujuan
umum penelitian ini
untuk mengetahui bagaimana proses
perumusan dan implementasi kebijakan pembangunan
puskesmas pembantu yang menggunakan dana APBD I di Propinsi
Kalimantan Tengah.
Metode: Rancangan penelitian
adalah studi kasus
deskriptif dengan analisis data
kualitatif. Subjek penelitian
adalah stakeholder pada level propinsi dan kabupaten terpilih.
Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Tengah dan satu
kabupaten terpilih.
Hasil: Pembangunan Pustu
di Propinsi Kalimantan
Tengah merupakan realisasi dari Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor
12 dan 13
Tahun 2005 tentang
RPJPD dan RPJMD. Konsep
awal penganggaran pembangunan
pustu ini, direncanakan dengan
mekanisme Tugas Pembantuan,
namun mekanisme ini tidak di setujui. Kebijakan ini merupakan program top down
pemerintah propinsi. Masalah-masalah yang
terjadi dalam pelaksanaan adalah
1). monitoring 2).
rekanan tidak melapor 3).
lokasi sangat jauh 4).
satuan harga tidak sama
5). pemenuhan tenaga 6).
peralatan tidak sesuai
dengan tenaga. Evaluasi dilaksanakan,
hanya menyangkut masalah
kemajuan fisik. Secara umum
terjadi peningkatan alokasi
dana DAK di masing-masing kabupaten/kota.
Kesimpulan: Pembangunan Pustu di
Provinsi Kalimantan Tengah yang
dananya berasal dari APBD
I, tidak diperlukan oleh Kabupaten/Kota. Tidak ada
agenda yang melatarbelakangi pembangunan puskesmas
pembantu di Propinsi
Kalimantan Tengah. Peran stakeholder
dalam penyusunan agenda
setting kebijakan ini hanya
bersifat normatif.
Penulis: Kus Winarno,
Mubasysyir Hasanbasri, Deni Kurniadi Sunjaya
Kode Jurnal: jpkesmasdd130164
