PERAN DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUABARAT DAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAIMANA DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEBIJAKAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN JAMKESMAS DAN JAMPERSAL TAHUN 2011
ABSTRAK: Untuk mempercepat
pencapaian sasaransasaran pembangunan kesehatan di Indonesia, Kementerian Kesehatan
telah melakukan terobosan melalui berbagai upaya yang dilaksanakan secara
berkesinambungan, diantaranya adalah Bantuan Operasional Kesehatan (BOK),
Jamkesmasdan Jampersal sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang
Kesehatan dengan fokus pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) pada
tahun 2015. Peran, tugas dan fungsi Tim Pengelola dan Tim
Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2009 dirasakan masih belum dapat berjalan secara
optimal. Peneliti ingin melihat Bagaimana Peran Dinas Kesehatan Provinsi Papua
Barat dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana Dalam Pembinaan dan Pengawasan
Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Jamkesmas dan Jampersal Tahun
2011.
Metode: Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif metode
kualitatif, dengan rancangan penelitian studi kasus.
Hasil: Dinas kesehatan Provinsi tidak dilibatkan dalam pencairan dana
BOK, Jamkesmas dan Jampersal. Pelaporan cakupan dan kendala di tingkat
kabupaten juga tidak dilaporkan ke tingkat provinsi sehingga provinsi kesulitan
melakukan pembinaan dan pengawasan. Sementara itu, di tingkat kabupaten,
keterlambatan pencairan dana menyebabkan terlambatnya pelaksanaan kegiatan yang
dibiayai dari BOK, Jamkesmas dan Jampersal. Pelaksanaan kegiatan dalam rentang
waktu yang sempit menyebabkan fungsi pembinaan dan pengawasan tidak berjalan
sebagaimana mestinya. Dinas kesehatan kabupaten hanya melakukan sosialisasi dan
pertemuan. Pengelolaan dan perencanaan kegiatan dilakukan sepenuhnya oleh
puskesmas berdasarkan Juknis yang ada. Bendahara juga tidak pernah mendapat
pelatihan terkait dengan mekanisme pertanggungjawaban dana.
Kesimpulan: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dan Dinas Kesehatan
Kabupaten Kaimana belum optimal dalam melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap implementasi Kebijakan BOK, Jamkesmas dan Jampersal. Mekanisme
penyaluran alokasi dana BOK dari Tugas Pembantuan perlu dialihkan melalui alokasi
DAK ke tingkat kabupaten.
Kata Kunci: Peran Dinas
Kesehatan, Pembinaan dan Pengawasan, BOK, Jamkesmas, Jampersal
Penulis: Arief Syamsul Bahar,
Laksono Trisnantoro, Dwi Handono Sulistyo
Kode Jurnal: jpkedokterandd120253
