KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL PADASARANAKESEHATAN DI KABUPATEN BANGKABARAT
ABSTRAK: Efektivitas
pengobatan di fasilitas kesehatan pemerintah sangat ditentukan oleh
ketersediaan obat. Di samping obat esensial, dokter dan masyarakat dapat
memilih obat-obat yang dipandang lebih cocok untuk kebutuhan medik.Kekakuan
birokrasi perencanaan dan keterbatasan danapemerintah membuat penyediaan obat
di puskesmas menjadi minimalis dari sisi jumlah dan variasi obat. Kekakuan
seperti itumendorong praktik peresepan minimalis yang diragukan manfaat terapetiknya.
Tujuan: Penelitian ini mempelajari manajemen penyediaan obat dan
distribusinya di fasilitas kesehatan dasar. Ia secara khusus berusaha menemukan
strategi-strategi di tingkat puskesmas yang membuat penyediaan obat lebih
sesuai dengan kebutuhan lapangan dan pengobatan rasional.
Metode: Data dikumpulkan dengan observasi laporan pemakaian dan
permintaan obat sarana kesehatan bulan Januari-Juni 2010 dan wawancara mendalam
terhadap kepaladinas kesehatan, kepala instalasi farmasi, 7 pengelola obat puskesmas
dan 11 bidan/perawat pustu, polindes serta poskesdes.
Hasil: Penelitian ini menunjukkan bahwa lima puskesmas, empat puskesmas
pembantu, dan sepuluh polindes dan poskesdes berhasil merencanakan dan
menyediakan obat hingga pada tingkat y ng “aman”. Keberhasilan ini merupakan
bukti dari kapasitas tenaga yang memadai. Apoteker dan seluruhpengelola obat
puskesmas Kabupaten Bangka Barat sudah memiliki mengikuti pelatihan manajemen
pengelolaan obat. Penelitian juga menemukan bahwa pengadaan obat telah berbasis
desentralisasi dan mencerminkan perencanaan bottom up. Meski di bawah
koordinasi instalasi farmasikabupaten, puskesmas memiliki kewenangan menentukankebutuhan.
Mereka juga memiliki fleksibilitas pengadaan obat sendiri untuk situasi di luar
dugaan.
Kesimpulan: Penelitian ini berusaha memperlihatkan upaya perubahan
birokrasi di bidang kesehatan dalam era desentralisasi. Studi kasus dalam
penyediaan obat esensial di Kabupaten Bangka Barat menunjukkan keterlibatan dan
partisipasi puskesmas yang lebih besar dalam perencanaan dan implementasinya.
Puskesmas juga memiliki kewenangan lebih besar dalam mengelola kebutuhan obat
untuk situasi di luar dugaan. Komunikasi, informasi dan edukasi kepada doktertentang
mekanisme penyediaan obat akan memudahkan dokter meresepkan obat sesuai dengan
kebutuhan medik pasien dan perkembangan obat, dan karena itu membuat fasilitas kesehatan
menjadi tempat pengobatan yang efektif.
Kata Kunci: obat esensial,
ketersediaan obat, pengelolaan obat
Penulis: Achmad Nursyandi,
Mustofa Mubasysyir Hasanbasri
Kode Jurnal: jpkedokterandd120252
