KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN SISTEM RUJUKAN KESEHATAN DAERAH KEPULAUAN DI KABUPATEN LINGGA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
ABSTRAK: Salah satu
permasalahan penting dalam pembangunan kesehatan nasional adalah terbatasnya aksesibilitas
terhadap pelayanan kesehatan.Permasalahan ini juga terjadi di Kabupaten Lingga,
Provinsi Kepulauan Riau. Halini disebabkan oleh berbagai hal, antara lain letak
geografis,biaya, jumlah tenaga kesehatan dan kondisi fasilitas pelayanankesehatan,
seperti puskesmas dan jaringannya, yang belumsepenuhnya dapat dijangkau oleh
masyarakat. Beberapa upaya telah dilakukan, misalnya dengan meningkatkan status
puskesmas pembantu menjadi puskesmas, puskesmas menjadipuskesmas perawatan,
menempatkan tenaga kesehatan baik medis maupun paramedis, meningkatkan anggaran
pembiayaan kesehatan dan membuat kebijakan yang mendukung. Namun dalam
implementasinya belum dilaksanakan dengan maksimal. Sesuai dengan latar
belakang di atas, maka diperlukan suatu penelitian mengenai peran kebijakan
pemerintah daerah dalammeningkatkan sistem rujukan yang berguna untuk
mengetahui permasalahan di lapangan, sehingga ke depan dapat dilakukan berbagai
perbaikan.
Tujuan: Untuk mengetahui bagaimana sistem rujukan di daerah kepulauan di
Kabupaten Lingga.
Metode: Penelitian ini adalah penelitian dengan jenis studi kasus. Subjek
penelitiannya adalah: kepala puskesmas/dokter puskesmas, perawat/bidan
pendamping, supir ambulans/puskel laut, keluarga pasien, tokoh masyarakat,
pengelola jamkesmas/ jamkesda, kepala bidang pelayanan kesehatan/kepala dinas kesehatan,
direktur RSUD/RS Lapangan, dan perawat UGD RS. Variabel dalam penelitian ini
ada dua yaitu variabel independen (sistem rujukan) dan variabel dependen
(layanan ambulans). Lokasi penelitian adalah Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan
Riau.
Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa sudah ada upayaupaya kebijakan
dari Pemerintah Kabupaten Lingga dalam meningkatkan sistem rujukan. Kebijakan
pembiayaan yang ada telah mencakup dua aspek baik dari sisi demand (biaya
pengobatan) dan dari sisi supply (sistem yang mendukung pelayanan kesehatan).
Proses rujukan dari pelayanan kesehatan primer ke pelayanan tingkat lanjut
telah berjalan baik walaupun masih ada kekurangan seperti belum memperhatikan
aspek ketersediaan dan kelengkapan jenis pelayanan. Sebagian besar tenaga
kesehatan telah mendapat pelatihan, tenaga dokter spesialis juga ada (hasil
kerjasama dengan fakultas kedokteran), namun networking dalam proses rujukan
masih dilakukan secara parsial dan belum terintegrasi.
Kesimpulan: Sistem rujukan kesehatan di Kabupaten Lingga telah berjalan
cukup baik, namun belum sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat dalam
suatu sistem pelayanan yang terintegrasi. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas
Kesehatan Lingga perlu merevitalisasi sekaligus mempercepat pengembangan desa
siaga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan sistem
rujukan.
Kata Kunci: kebijakan, sistem
rujukan, daerah kepulauan, layanan ambulans
Penulis: Ignasius Luti,
Mubasysyir Hasanbasri, Lutfan Lazuardi
Kode Jurnal: jpkedokterandd120264
