EVALUASI BESARANALOKASI DAK BIDANG KESEHATAN SUBBIDANG PELAYANAN KEFARMASIAN TAHUN 2011 – 2012
ABSTRAK: Dalam era
desentralisasi ini, akses dan penyediaan obat bagi masyarakat di daerah menjadi
tanggung jawab pemerintah daerah. Namun keterbatasan anggaran daerah maka
pemerintah pusat berkewajiban menjamin ketersediaan obat di daerah. Sumber
pembiayaan obat di daerah melalui APBN dan APBD belum mencapai standar WHO, 2 dollar
per kapita. Untuk menutupi kekurangan pembiayaan obat, diusulkan DAK yaitu dana
APBN yang diberikan kepada daerahtertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang
merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah tertentu
mempertimbangkan kriteria umum (kemampuan fiscal daerah), kriteria khusus
(karakteristik daerah) dan kriteria teknis (rumusan kebijakan Kementerian
Kesehatan). Sejak kebijakan obat melalui DAK pada tahun 2010, perlu dilakukan
evaluasi besaran DAK Bidang Kesehatan untuk Kefarmasian tahun 2011 dan 2012.
Tujuan: tujuan penelitian ini adalah melakukan evaluasi besaran DAK
Bidang Kesehatan untuk Kefarmasian 2011 dan 2012.
Metode: Penelitian menggunakan data sekunder 2010 dan 2011 yang terdiri 6
faktor yaitu; kemampuan fiskal, karakter wilayah, jumlah penduduk, penduduk
miskin, anggaran obat dalam APBD dan prediksi sisa stok obat untuk
pengalokasian DAK 2011 dan 2012. Uji analisis menggunakan chi square dan multipel
regresi. Kualitatif dengan wawancara pengelola farmasi di 2 kabupaten dengan
kemampuan keuangan tinggi.
Hasil: Dari uji multiple regresi terhadap 6 faktor yang digunakan dalam
pengalokasian DAK 2011 dan 2012 hanya 3 yangmempengaruhi alokasi yaitu jumlah
penduduk, penduduk miskin dan prediksi sisa stok obat. Namun yang paling tinggi
adalah jumah penduduk. Untuk kualitatif pada 2 responden, sejak mendapat DAK
terjadi pengurangan anggaran obat di APBD, karena pembiayaan obat cukup dengan
DAK.
Kesimpulan: daerah belum memahami ownership anggaran kesehatan di daerah
sehingga masih mengandalkan anggaran dari pusat, dimana ketidakstabilan
anggaran pusat dengan efisiensi menyebabkan pemotongan merata anggaran kesehatan
di pusat dan daerah.
Kata Kunci: obat,
desentralisasi, anggaran kesehatan, formulasi, DAK
Penulis: Risca Ardhyaningtyas,
Laksono Trisnantoro, Retna Siwi Padmawati
Kode Jurnal: jpkedokterandd140638