STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DALAM PENGELOLAAN PERTEMBAKAUAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG
Abstrak: Penelitian ini
bertujuan untuk memahami dan menjelaskan mengenai strategi Pemerintah Kabupaten
Temanggung dalam pengelolaan pertembakauan di Kabupaten Temanggung dan hambatan
dari pelaksanaan program dalam strategi tersebut. Desain penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Subyek penelitian
adalah Kepala Bagian Perekonomian Bapedda Kabupaten Temanggung, Kepala Bagian
Perkebunan Distanbunhut Kabupaten Temanggung, Kepala Bagian Pengembangan Usaha
Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Temanggung, Kepala Bagian Perekonomian Sekda
Kabupaten Temanggung. Instrumen dalam penelitian ini adalahpeneliti sendiri.
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik
triangulasi digunakan mengecek keabsahan data penelitian dengan caramembandingkan
hasil wawancara antara satu subyek penelitian dengan subyek penelitianlainnya
serta membandingkan hasil wawancara dengan kenyataan. Analisis data dalam penelitian
ini menggunakan model analisis interaktif, yaitu proses analisis dengan menggunakan
beberapa komponen yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data,penyajian
data, dan penarikan kesimpulan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi
Pemerintah Kabupaten Temanggungdalam pengelolaan pertembakauan diwujudkan
dengan merumuskan rencana induk pertembakauan Kabupaten Temanggung. Dalam
perumusan rencana induk pertembakauantelah diawali dengan eksplorasi masalah
dalam diskusi kelompok yang melibatkan seluruh stakeholder pertembakauan di
Kabupaten Temanggung. Rencana induk pertembakauanKabupaten Temanggung mencakup
strategi yang dirumuskan dengan analisis SWOT, arahkebijakan, dan program
pertembakauan jangka menengah dan jangka panjang. Semua program dalam rencana
induk pertembakauan telah dilaksanakan. Pada kebijakan on farm sudah cukup
memberikan hasil, tetapi beberapa program pada kebijakan off farm belum bias memberikan
hasil dari tujuan yang diinginkan karena dalam kebijakan off farm mengarah kepada
pengaturan tata niaga tembakau. Pada pelaksanaannya terdapat hambatan yaitu keterbatasan
kewenangan pemerintah dalam mengintervensi pasar sehingga hasil yang diinginkan
dari kebijakan off farm belum dirasakan secara langsung.
Penulis: GILANG SETYA B
Kode Jurnal: jpadministrasinegaradd151975
